RADAR BOGOR - Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kembali menjadi perhatian setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap adanya ribuan pegawai yang berpindah status menjadi PPPK penuh waktu pada 2026.
Kabar tersebut tentu menarik perhatian tenaga non-ASN yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian.
Namun, informasi mengenai PPPK Paruh Waktu perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan bahwa seluruh pegawai dengan status tersebut otomatis akan menjadi PPPK penuh waktu.
Baca Juga: PPPK 2026 Masih Jadi Incaran, Ada Perkembangan Baru yang Wajib Diketahui
PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu tetap berstatus sebagai pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
Penghasilannya diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
Skema tersebut dibuat untuk sejumlah tujuan.
Baca Juga: Lolos Seleksi Belum Tentu Selesai, Ini Tahapan yang Harus Dilalui CPNS hingga Resmi Menjadi ASN
Pemerintah menyebut pengadaan PPPK Paruh Waktu diarahkan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Jabatan yang dapat diisi melalui skema tersebut juga telah ditentukan.
Di antaranya adalah guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
