Kabar Baik! Gaji PPPK Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dibiayai APBN Bukan Daerah
RADAR BOGOR - Pemerintah berencana menaikkan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Hal tersebut sebagai jawaban atas kegundahan mereka terkait pemberian gaji di daerah.
Nantinya penggajian akan dibebankan ke pusat. Sehingga daerah tidak pusing lagi akibat pembengkakan gaji yang seringkali persentase belanja aparatur melebihi belanja publik.
Peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, PPPK penuh waktu jadi PNS, ada juga menjadi PPPK pusat sedikit banyak untuk mengurangi beban daerah tanpa perlu melakukan pemutusan hubungan kerja.
Baca Juga: Lampu PJU Padam, Jalan Pajajaran Bogor Gelap Gulita hingga Pengendara Kurangi Kecepatan
Namun, perlu digaris bawahi kalau saat ini yang menjadi prioritas pakai anggaran pusat untuk membayar gaji PPPK yakni bidang pendidikan (Guru) dan kesehatan (Nakes).
Lantas, seperti apa penjabarannya? Simak ulasan singkat berikut ini.
Dalam sebuah kesempatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan mengutarakan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja PPPK meskipun persentase belanja daerah melebihi ambang batas.
“Keputusan rapat pimpinan Komisi 2 atau Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja baik itu PPPK maupun PPPK paruh waktu,” ungkapnya dilansir dari YouTube Guru Abad 21.
“Yang kedua, pemutusan hubungan kerja ini banyak alasan awal-awalnya. Karena memenuhi ketentuan Kemendagri bahwa maksimal 30% belanja daerah untuk pembayaran ASN dan PPPK termasuk paruh waktu,” sambungnya.
Dalam prakteknya, banyak ditemukan daerah-daerah yang ternyata belanja aparatur melebihi 40% sampai di atas 50%, tembus 80%.
“Karena banyak daerah ternyata belanja aparatur ini lebih dari 40%, lebih dari 50%. Bahkan ada di daerah-daerah pemekaran belanja untuk aparatur itu hampir sekitar 70 sampai 80% daripada belanja publiknya,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
