Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BKN Hadirkan Kebijakan Pro Karir: Program Mendekatkan ASN dengan Domisili

M
Penulis: Mera Puspita Sari❯
Ilustrasi guru ASN yang lingkup kerjanya dekat dengan domisili (Foto: YouTube TVR Parlemen, diolah Meta AI).
Ilustrasi guru ASN yang lingkup kerjanya dekat dengan domisili (Foto: YouTube TVR Parlemen, diolah Meta AI).

Advertisement

RADAR BOGOR - Kabar baik bagi ASN, belum lama ini BKN telah merilis kebijakan pro karir. Salah satunya ada yang berupa mendekatkan pegawai dengan domisili, digadang-gadang mampu menghemat pengeluaran rutin bulanan.

Kemunculan program mendekatkan ASN dengan domisili tersebut mengingat masih belum ada opsi peningkatan pendapatan. Maka negara berupaya memberikan solusi untuk mengurangi belanja, pengeluaran.

Seringkali ASN ditempatkan jauh dari domisili. Hal tersebut membuat beban pengeluaran yang bersangkutan dobel atau ganda. Contohnya seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya rumah.

Yang mana itu semua bisa dikurangi. Ibaratnya dapur hanya satu untuk makan, tidak perlu sewa rumah karena jarak rumah ke kantor dekat otomatis hemat biaya bensin maupun transportasi umum.

Pengalaman Kepala BKN Sempat Tugas Jauh Domisili Hingga Pengeluaran Berpengaruh

Advertisement

Sebagai Kepala BKN RI yang menggagas program mendekatkan ASN dengan domisili, Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh membagikan pengalaman terkait pengeluaran operasional membengkak karena tugas kerja jauh dari tempat tinggal.

“Saya kan mengalami, pernah hampir 10 tahun tidak satu rumah dengan keluarga. Saya banyak di Jakarta, istri dulu di Surabaya, kemudian saya ditempatkan di Sulawesi Selatan, Gorontalo. Ini kan berpisah, walaupun dibiayai negara tapi tetap kadang-kadang kita harus keluar ongkos pribadi,” jelasnya melansir dari YouTube Guru Abad 21.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa ASN yang tidak memiliki jabatan akan semakin berat pengeluaran saat tempat kerjanya jauh dari domisili. 

Bahkan banyak kejadian supaya kebutuhan tercukupi sampai menggadaikan SK nya ke Bank hingga pinjaman online.

“Kita harus sama-sama mengakui pendapatan ASN itu sepanjang waktu seringkali harus menggadaikan SK nya ke bank. Lebih dari 400 kabupaten kota saya kunjungi,” ungkapnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Salah Data Bisa Bikin Zonk, Ini 3 Syarat Administrasi Wajib Tunjangan Khusus Guru Non-ASN

Salah Data Bisa Bikin Zonk, Ini 3 Syarat Administrasi Wajib Tunjangan Khusus Guru Non-ASN

Salah data bikin zonk! Ini 3 syarat administrasi wajib agar Tunjangan Khusus Guru Non-ASN cair lancar tanpa kendala. Cek sekarang

Penyesuaian Ijazah S1 PNS, Apakah Masa Kerja Golongan Diulang? Simak Jawaban BKN

Penyesuaian Ijazah S1 PNS, Apakah Masa Kerja Golongan Diulang? Simak Jawaban BKN

Penyesuaian ijazah S1 bagi PNS memiliki aturan masa kerja dan golongan. Simak ketentuan UPKP, MKG, hingga peluang UKOM jabatan fungsional.

BKN: 1.147 PPPK Paruh Waktu Resmi Naik Status Jadi Penuh Waktu, Ini Penjelasannya

BKN: 1.147 PPPK Paruh Waktu Resmi Naik Status Jadi Penuh Waktu, Ini Penjelasannya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan bahwa 1.147 PPPK paruh waktu telah resmi naik status menjadi PPPK penuh waktu. Ini penjelasannya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer