Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BGN Buka Jalur Ganti Yayasan bagi Mitra SPPG yang Dirugikan

E
Penulis: Eli Kustiyawati❯
Kepala BGN Sudaryono (YouTube Sudaryono)
Kepala BGN Sudaryono (YouTube Sudaryono)

Advertisement

RADAR BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka opsi bagi mitra penyedia dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengajukan pergantian yayasan yang menaungi mereka, menyusul temuan praktik pungutan setoran sejumlah uang per ompreng yang dinilai merugikan dan tidak memiliki dasar kontribusi yang jelas.

Kepala BGN Sudaryono dalam unggahan terbaru YouTube Sudaryono, pada 2 Oktober 2026, mengungkapkan temuan ini muncul saat BGN tengah memproses registrasi dalam rangka pembaharuan perjanjian kerja sama antara BGN dengan yayasan-yayasan mitra dapur yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Mitra SPPG yang merasa keberatan karena adanya kewajiban setoran-setoran sejumlah uang per ompreng yang harus disetorkan kepada yayasan dapat mengajukan pergantian yayasan dengan melampirkan bukti-bukti setoran yang merugikan," ujar Sudaryono.

Dalam proses registrasi tersebut, BGN menemukan sejumlah fakta mengejutkan. Banyak mitra yang membangun dapur ternyata tidak memiliki keterkaitan satu badan dengan yayasan yang menaunginya, bahkan beberapa di antaranya berujung pada konflik.

Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya mitra yang telah membangun dapur namun diwajibkan menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, padahal yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi apa pun, tidak aktif terlibat dalam operasional dapur, tidak melakukan pembinaan, maupun tidak berperan dalam keberlangsungan dapur SPPG yang berada di bawah naungannya.

Advertisement

"Sebagian dari mitra itu kemudian merasa keberatan," kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan bahwa persoalan ini berakar dari kebijakan kepemimpinan sebelumnya di BGN, di mana sejumlah oknum diduga membentuk yayasan-yayasan yang kemudian diberikan hak untuk membangun dapur SPPG di berbagai titik.

Padahal, yayasan-yayasan tersebut sebenarnya tidak memiliki modal maupun sumber daya untuk membangun dapur secara mandiri.

Akibatnya, yayasan hanya mengantongi hak atas titik lokasi pembangunan, lalu meminta mitra untuk membangun dapur dengan kewajiban menyetorkan sejumlah uang per ompreng begitu dapur mulai beroperasi, meski yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap operasional dapur.

Sudaryono menegaskan bahwa langkah membuka opsi pergantian yayasan ini didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Advertisement
Editor : Eli Kustiyawati
Sumber : YouTube Sudaryono
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Insentif SPPG MBG Berubah Jadi Rp2.000 per Porsi Mulai 5 Oktober 2026, Ini Penjelasan Kepala BGN

Insentif SPPG MBG Berubah Jadi Rp2.000 per Porsi Mulai 5 Oktober 2026, Ini Penjelasan Kepala BGN

BGN ubah insentif SPPG MBG dari Rp6 juta per hari jadi Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026. Simak penjelasan dari Kepala BGN Sudaryono.

Gara-gara Ini, Pengusaha dan Pengelola SPPG di Bogor Saling Gugat

Gara-gara Ini, Pengusaha dan Pengelola SPPG di Bogor Saling Gugat

Pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengusaha di Kota Bogor saling gugat, kasus tersebut masih bergulir di pengadilan

Kepala SPPG di Tamansari Bogor Lapor Polisi, Diduga Jadi Korban Penganiayaan

Kepala SPPG di Tamansari Bogor Lapor Polisi, Diduga Jadi Korban Penganiayaan

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor diduga menjadi korban penganiayaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer