
RADAR BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka opsi bagi mitra penyedia dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengajukan pergantian yayasan yang menaungi mereka, menyusul temuan praktik pungutan setoran sejumlah uang per ompreng yang dinilai merugikan dan tidak memiliki dasar kontribusi yang jelas.
Kepala BGN Sudaryono dalam unggahan terbaru YouTube Sudaryono, pada 2 Oktober 2026, mengungkapkan temuan ini muncul saat BGN tengah memproses registrasi dalam rangka pembaharuan perjanjian kerja sama antara BGN dengan yayasan-yayasan mitra dapur yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Mitra SPPG yang merasa keberatan karena adanya kewajiban setoran-setoran sejumlah uang per ompreng yang harus disetorkan kepada yayasan dapat mengajukan pergantian yayasan dengan melampirkan bukti-bukti setoran yang merugikan," ujar Sudaryono.
Baca Juga: 27.022 Dapur MBG Beroperasi, BGN Buka 480 Titik Baru
Dalam proses registrasi tersebut, BGN menemukan sejumlah fakta mengejutkan. Banyak mitra yang membangun dapur ternyata tidak memiliki keterkaitan satu badan dengan yayasan yang menaunginya, bahkan beberapa di antaranya berujung pada konflik.
Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya mitra yang telah membangun dapur namun diwajibkan menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, padahal yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi apa pun, tidak aktif terlibat dalam operasional dapur, tidak melakukan pembinaan, maupun tidak berperan dalam keberlangsungan dapur SPPG yang berada di bawah naungannya.
"Sebagian dari mitra itu kemudian merasa keberatan," kata Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan bahwa persoalan ini berakar dari kebijakan kepemimpinan sebelumnya di BGN, di mana sejumlah oknum diduga membentuk yayasan-yayasan yang kemudian diberikan hak untuk membangun dapur SPPG di berbagai titik.
Padahal, yayasan-yayasan tersebut sebenarnya tidak memiliki modal maupun sumber daya untuk membangun dapur secara mandiri.
Akibatnya, yayasan hanya mengantongi hak atas titik lokasi pembangunan, lalu meminta mitra untuk membangun dapur dengan kewajiban menyetorkan sejumlah uang per ompreng begitu dapur mulai beroperasi, meski yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap operasional dapur.
Sudaryono menegaskan bahwa langkah membuka opsi pergantian yayasan ini didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




