RADAR BOGOR - Perkembangan bank milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus dipantau Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Jadi, saya tegaskan ke Bank Jabar, ada empat hal yang harus dilakukan," kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Satu, kata Dedi Mulyadi, menurunkan bunga, yang kedua merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabar.
Yang ketiga, sambung Dedi Mulyadi, mengurangi jumlah komisaris dan mengurangi jumlah direktur.
yang keempat, tutur Dedi Mulyadi, menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90 persen harus turun ke angka 45 persen.
Menurut Dedi Mulyadi, apabila hal itu dilakukan maka deviden bank Jabar ke depan akan mengalami peningkatan.
Berikutnya, sambung Dedi Mulyadi, Kalau kira-kira dana CSR (Corporate social responsibility) menimbulkan masalah dan disalahgunakan lebih baik dimasukkan ke kas daerah menjadi pendapatan daerah dan menjadi deviden.
"Itu menjadi angka pembangunan," ucap Dedi Mulyadi.
Sebab, tegas Dedi Mulyadi, ketika CSR tersebut kebijakannya politik seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akan dilakukan di bulan April ini.
Ke depan ini, ungkap Dedi Mulyadi, komitmen dirinya termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor.
"Kalau kantor babangnya tidak produktif, maka ditutup saja," ungkap Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi Mulyadi, hanya kantor-kantor cambang yang produktif.
Dedi Mulyadi menambahkan, titik tekannya yakni pembangunan dan pengembangan fasilitas yang baik, wajib ada di semua kantor cabang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku, tidak ridho jika Bank Jabar membangun menara di Jakarta.
Dedi Mulyadi menilai, tak ada manfaatnya untuk pelayanan terhadap masyarakat serta nasabah. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim