RADAR BOGOR – Pertanyaan mengenai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi perhatian sejumlah pihak.
Dalam forum resmi bersama jajaran BKN, dibahas tiga isu penting: jadwal SPMT, sistem kerja PPPK Paruh Waktu atau honorer, serta penempatan pegawai.
Jadwal SPMT dan TMT PPPK Paruh Waktu
Berdasarkan arahan, jadwal pengangkatan PPPK tidak harus mengikuti tanggal 1 Januari.
Beberapa pengangkatan sebelumnya terjadi pada bulan Mei, Agustus, September, hingga yang terakhir pada 1 Oktober 2025.
Sesuai arahan Presiden, targetnya seluruh proses pengangkatan PPPK selesai sebelum 1 Oktober.
Artinya, SPMT dapat tetap dilaksanakan sesuai rencana pada 1 Oktober 2025.
Jika ada keterbatasan anggaran di daerah, koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan agar tidak menghambat proses pengangkatan.
Penundaan hingga 1 Januari 2026 tidak wajib dilakukan dan justru berpotensi mengganggu kelancaran administrasi.
Sistem Kerja PPPK Paruh Waktu
Istilah "paruh waktu" sering disalahartikan sebagai bekerja hanya separuh hari.
Faktanya, sistem kerja PPPK Paruh Waktu tetap mengikuti jam kerja normal, yaitu 8 jam per hari.
Perbedaan antara PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu hanya terletak pada penghasilan.
• Penuh Waktu: Digaji sesuai standar CPNS.
• Paruh Waktu: Digaji sesuai honor yang diterima saat menjadi pegawai honorer atau disesuaikan dengan UMR daerah jika memungkinkan.
Kinerja pegawai akan dievaluasi secara berkala. Jika hasil evaluasi baik dan anggaran instansi mencukupi, status PPPK Paruh Waktu dapat ditingkatkan menjadi PPPK Penuh Waktu.
Penempatan dan Optimalisasi Formasi
Beberapa pegawai mengajukan permohonan perubahan penempatan karena lokasi yang ditentukan cukup jauh dari tempat tinggal.
Optimalisasi penempatan harus mempertimbangkan jarak tempuh agar pegawai tetap dapat menjalankan tugas secara efektif.
Pihak BKN menegaskan bahwa penghentian pegawai honorer yang sedang dalam proses pengangkatan PPPK tidak diperbolehkan.
Mereka harus tetap bekerja hingga status pengangkatan resmi diberlakukan.
Kesimpulan
Proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu tetap mengikuti jadwal yang telah ditentukan tanpa harus menunggu awal tahun.
Sistem kerja tidak berubah, tetap 8 jam sehari, dan hanya penghasilan yang berbeda.
Evaluasi kinerja memberi peluang peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu jika instansi memiliki anggaran.
Dengan penjelasan ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman di lapangan terkait jadwal, sistem kerja, dan penempatan PPPK Paruh Waktu.***
Editor : Eli Kustiyawati