RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya untuk memastikan bahwa semua program yang diprioritaskan pemerintah tidak boleh ada penyimpangan.
Termasuk kata Presiden Prabowo, program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini telah memberikan manfaat bagi 44 juta orang.
"Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu, persiapan dan pemantauan lebih ketat sekarang. Kita meminta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil," kata Presiden Prabowo saat berkunjung ke Bekasi Senin 17 November 2025.
"Karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapan harus matang, supaya tidak ada penyimpangan," tegasnya.
Prabowo menyatakan rasa syukurnya bahwa dari target 82,9 juta penerima manfaat, program MBG telah mencapai 44 juta orang, yang berarti program ini telah memberikan banyak manfaat bagi rakyat.
"Namun, kita tidak puas, karena target penerima manfaat kami adalah 82,9 juta. Saat saya datang ke sini, banyak orang di jalan. Anak-anak meneriaki saya mereka belum menerima MBG," tutur Prabowo.
Meskipun Prabowo mengakui bahwa ada kekurangan, dia menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi sekitar 40 juta lagi masyarakat yang belum menerima MBG. "Tapi kita ambil alih tanggung jawab," katanya.
Prabowo juga menekankan pentingnya menghindari penyimpangan, mengatakan bahwa persiapan dan pengawasan saat ini lebih ketat.
"Kami meminta semua prosedur yang diperlukan dilakukan. (seperti) pembersih ompreng, filter air, dll," ujarnya.
Prabowo percaya bahwa program MBG sudah banyak membantu masyarakat, itu bukan hanya program makan, itu adalah investasi jangka panjang untuk generasi muda.
"Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia (siswa) akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas," tuturnya.
Persiapan yang baik sangat penting untuk mencegah kelalaian dalam prosedur. Oleh karena itu, Prabowo percaya bahwa insiden MBG dapat terus ditekan, bahkan sampai 0 persen.
Pemerintah serius menangani masalah keracunan ini. Mereka langsung bertindak untuk memitigasi kasus sejak terjadi. Sebagian besar dapur yang mengalami masalah langsung ditutup.
Proses evaluasi juga dilakukan secara langsung. Ini termasuk persyaratan untuk sertifikasi laik higienis bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Kemudian evaluasi juru masak, penyederhanaan menu, pemantauan oleh puskesmas, dan pembentukan tim penanganan di tingkat daerah untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kerangka hukum untuk meningkatkan program MBG. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tim Koordinasi dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. (***)
