RADAR BOGOR - Setiap 13 Desember, Indonesia memperingati Hari Nusantara—hari ketika Deklarasi Djuanda (1957) menegaskan, laut bukan pemisah, melainkan pemersatu.
Deklarasi itu bukan hanya fondasi hukum negara kepulauan, tetapi juga kelahiran Wawasan Nusantara, cara pandang geopolitik yang melihat seluruh ruang Indonesia yakni laut, darat, udara, budaya, ekonomi, dan manusia sebagai satu kesatuan yang harus dijaga dan dikelola secara adil.
Namun lebih dari enam dekade berlalu, janji itu masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan.
Kita memang berdaulat secara hukum, tetapi belum benar-benar berdaulat secara praksis.
Banyak ruang kehidupan bangsa yang seharusnya diisi negara justru dibiarkan kosong, hingga mudah diganggu, diperebutkan, bahkan diretas.
Laut: Identitas yang Masih Terus Diganggu
Indonesia adalah negara maritim, tetapi kenyataannya kita masih sering tidak berdaulat di laut sendiri.
Marak pencurian ikan oleh kapal asing, data KKP memperlihatkan bahwa sebelum 2014, Indonesia kehilangan lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Meski kebijakan penenggelaman kapal membuat tren ini menurun, data 2023–2024 menunjukkan aktivitas illegal fishing kembali meningkat.
Jalur laut kita juga menjadi rute empuk penyelundupan narkoba, BBM, dan satwa.
Badan Narkotika Nasional menegaskan bahwa sebagian besar narkoba yang masuk ke Indonesia dibawa melalui jalur laut karena lemahnya kontrol di banyak perairan.
Di Laut Natuna Utara, tantangan lebih berat muncul dari keberadaan kapal penjaga pantai Tiongkok yang memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan mengacu pada klaim nine-dash line.
Walau tidak memiliki dasar hukum internasional, tetapi tetap menantang kehadiran Indonesia.
Di perairan Ambalat, kapal Malaysia beberapa kali memicu ketegangan dengan patroli Indonesia.
Semua ini memperlihatkan bahwa laut Nusantara masih rawan, meski secara hukum kita sudah kokoh.
Dalam cara pandang Wawasan Nusantara, laut adalah perekat bangsa.
Ironisnya, hari ini justru menjadi ruang yang paling sering dirongrong dan diuji oleh kekuatan luar.
Langit Nusantara dan Luka Lama FIR
Di udara yang sering dilupakan. Selama puluhan tahun, sebagian langit Kepulauan Riau dan Natuna berada dalam pengelolaan FIR Singapura.
Hal jelas mengusik rasa percaya diri sebagai bangsa.
Upaya Indonesia mengambil alih kembali FIR sejak 2022 adalah kemajuan, tetapi pekerjaan teknis dan kesiapan SDM masih panjang.
Langit Nusantara mengingatkan kita bahwa kedaulatan bukan hanya urusan batas laut dan darat, tetapi juga ruang udara yang harus kita kelola sendiri.
Darat: Batas yang Rawan, Kebijakan yang Tidak Sinkron
Permasalahan yang tak kalah pelit terjadi di darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatat bahwa masih terdapat 185 segmen batas darat Indonesia membutuhkan penegasan lanjutan.
Perbatasan Papua-Papua Nugini bahkan menjadi wilayah paling rawan.
Sebagian besar dari garis batas sepanjang 820 KM adalah hutan dan pegunungan tanpa infrastruktur memadai.
Kondisi ini dimanfaatkan untuk pelintas batas ilegal, penyelundupan, hingga pergerakan kelompok bersenjata.
Ketertinggalan ekonomi dan layanan publik membuat masyarakat perbatasan Papua hidup dalam ketidakpastian
Diperbatasan gesekan antara Masyarakat dan aparat Timor Leste memakan korban warga negara kita.
Demikian pula di Kalimantan pelanggaran batas dan perdagangan ilegal sudah seperti aktivitas rutin.
Sementara itu, otonomi daerah yang seharusnya mendekatkan pemerintah pada rakyat justru memunculkan puluhan aturan daerah yang saling bertabrakan.
Banyak kepala daerah berjalan dengan logika “wilayah saya”, bukan “kepentingan nasional”.
Ketidaksinkronan pusat dan daerah ini pada akhirnya menggerus makna Wawasan Nusantara yang seharusnya menjadi pedoman penyatuan ruang, bukan menyuburkan fragmentasi baru.
Ekonomi: Koperasi yang Terlupakan
Kedaulatan juga diuji melalui kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan.
Di banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketimpangan ekonomi masih terasa berat.
Koperasi yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi rakyat sering diperlakukan sebatas formalitas administratif.
Sebenarnya pada titik inilah koperasi bisa menjadi penyangga ekonomi rakyat.
Sayangnya, koperasi sering dipandang sebagai sebuah formalitas administratif, ketimbang sebagai gerakan ekonomi seperti yang diimpikan oleh para pendirinya.
Sementara itu, di negara-negara maju, koperasi berkembang pesat sebagai penyedia makanan, energi, dan kredit rumah tangga.
Menghidupkan kembali koperasi dalam konteks komunitas daerah pesisir, nelayan, usaha kecil menengah maritim, dan pulau-pulau kecil harus menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi kepulauan.
Pendidikan, Cyber, dan Digital: Ruang Baru yang Tidak Boleh Dibiarkan Kosong
Pada hari ini tantangan yang lebih besar datang dari ranah digital berupa disinformasi, peretasan, dan manipulasi opini publik.
BSSN mencatat ratusan juta serangan siber dalam setahun terakhir, banyak di antaranya ditujukan ke sektor pendidikan, pemerintahan, dan pelayanan publik.
Sementara itu, sistem pendidikan kita belum mengintegrasikan kesadaran geopolitis maritim dan keamanan digital sebagai bagian dari pengetahuan dasar.
Generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang tidak memadai tentang mengapa laut itu penting, mengapa perbatasan harus diamankan, dan bagaimana ranah digital dapat mengancam persatuan nasional.
Ironis, di zaman ini, kedaulatan digital sama pentingnya dengan kedaulatan fisik.
Dari Seremoni ke Kekuatan Riil Nusantara
Agar Hari Nusantara tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, negara perlu hadir lebih tegas dan terukur.
Pertama, memperkuat pengawasan laut dan udara melalui patroli terpadu, radar berteknologi tinggi, dan diplomasi maritim yang konsisten dengan prinsip UNCLOS.
Kedua, membangun ekonomi kepulauan berbasis koperasi dan UMKM pesisir agar kesejahteraan tumbuh merata, terutama di wilayah terluar dan tertinggal.
Ketiga, memasukkan pendidikan kebangsaan maritim dan keamanan digital dalam kurikulum, agar generasi muda memahami ruang hidup Nusantara secara menyeluruh.
Pada akhirnya, Hari Nusantara menantang kita menjawab satu pertanyaan sederhana yakni Apakah janji Djuanda hanya akan berhenti sebagai catatan sejarah, atau benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa?
Kedaulatan tidak cukup diproklamasikan tapi harus dijaga setiap hari.
Selama laut masih dijarah, langit dikelola pihak lain, perbatasan longgar, dan ruang digital mudah diretas, janji itu belum sepenuhnya ditepati. (*)
Penulis
Wahyu Bagja Sulfemi
Wakil Rektor 2 Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim