RADAR BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu disusun dengan mempertimbangkan pengalaman saat pandemi COVID-19. Salah satunya pembelajaran jarak jauh (PJJ)
Menurutnya, langkah penghematan energi harus dirancang secara terukur dengan mengacu pada data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di setiap sektor, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat. Seperti PJJ untuk sektor pendidikan.
Pratikno menegaskan, kebijakan ini tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik. Dalam sektor pendidikan, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk kegiatan yang bersifat praktikum, pembelajaran tetap diarahkan dilakukan secara tatap muka.
Selain itu, pemerintah masih mengkaji sejumlah isu strategis yang membutuhkan pembahasan lanjutan, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan akses internet bagi siswa.
Di luar sektor pendidikan, pemerintah juga menyiapkan strategi efisiensi energi lintas instansi, di antaranya penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi penggunaan platform digital, serta pembatasan perjalanan dinas.
Kebijakan penghematan energi ini direncanakan mulai diterapkan pada April 2026.
Pratikno menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga agar kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, rencana pembelajaran dari rumah masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga