RADAR BOGOR — Ancaman krisis pangan global kembali menjadi perhatian dunia. Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) menyebutkan bahwa meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memperparah jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut hingga mencapai rekor baru pada tahun 2026.
Jika konflik terus berlanjut disertai tingginya harga energi global, diperkirakan sekitar 45 juta orang tambahan dapat masuk dalam kategori rawan pangan berat. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu krusial yang berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dunia sedang menghadapi ancaman serius terkait krisis pangan. Oleh karena itu, setiap negara perlu memperkuat kemampuan produksi pangannya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius, karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung kepada negara lain,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga energi, gangguan distribusi melalui jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik dapat memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat konflik Perang Rusia–Ukraina pada 2022.
Dampak konflik tidak hanya terbatas pada wilayah yang terlibat, tetapi juga meluas ke berbagai negara melalui rantai pasok global. Negara yang masih bergantung pada impor pangan menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak harga dan keterbatasan pasokan.
Menurutnya, dalam situasi krisis global—terutama yang dipicu oleh ketegangan geopolitik yang saat ini terjadi, negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan berada pada posisi paling aman. Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam negeri menjadi prioritas utama.
Di tengah ancaman tersebut, Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada penguatan sistem pertanian yang modern, tangguh, dan berkelanjutan.
Targetnya tidak hanya swasembada, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi pangan dunia.
Optimisme tersebut didukung oleh potensi besar yang dimiliki Indonesia, mulai dari ketersediaan lahan, sumber air, kondisi iklim yang mendukung, hingga sumber daya manusia.
Jika seluruh potensi tersebut dimanfaatkan secara maksimal, swasembada pangan bukan hal yang mustahil, bahkan peluang menjadi lumbung pangan dunia terbuka lebar.
“Kita harus optimis, Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia, kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil, salah kalau kekuatan ini kita biarkan,” tegas Amran.
Strategi peningkatan produksi dilakukan melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan frekuensi tanam.
Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan baru melalui program cetak sawah serta optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi tambahan.
Selain peningkatan produksi, langkah penting lainnya adalah deregulasi dan transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern. Kedua aspek ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Keberhasilan swasembada yang telah dicapai didukung oleh reformasi besar di sektor pertanian. Pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk belasan peraturan presiden di sektor pertanian serta menghapus ratusan regulasi internal yang dinilai menghambat.
Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menekan biaya produksi bagi petani.
Salah satu reformasi paling signifikan terjadi pada sistem distribusi pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan banyak tahapan dan regulasi yang kompleks, kini prosesnya dipersingkat menjadi lebih langsung dari pemerintah ke produsen hingga ke petani.
Hasilnya, biaya pupuk dapat ditekan hingga sekitar 20 persen, sementara ketersediaan pupuk meningkat signifikan tanpa membebani anggaran negara.
Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui mekanisasi juga memberikan dampak besar terhadap efisiensi. Penggunaan alat dan teknologi mampu mengurangi kebutuhan tenaga kerja secara signifikan, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan frekuensi tanam dalam setahun. Efisiensi ini berdampak pada penurunan biaya produksi sekaligus peningkatan pendapatan petani.
Peningkatan kesejahteraan petani tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini juga diperkuat oleh kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah yang memberikan jaminan keuntungan bagi petani dan mendorong perputaran ekonomi di sektor pertanian.
Dari sisi produksi, Indonesia mencatat surplus beras dengan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah juga berada pada level aman dan diproyeksikan terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global.
Untuk memastikan keberlanjutan produksi jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan program optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru. Revitalisasi lahan dalam skala besar, khususnya di wilayah Kalimantan, menjadi langkah awal dalam membangun kawasan pangan baru yang diharapkan menjadi penopang produksi di masa depan.
Melalui kombinasi kebijakan deregulasi, modernisasi pertanian, perluasan lahan, serta penguatan kebijakan harga bagi petani, sektor pangan ditempatkan sebagai pilar utama stabilitas ekonomi nasional. Di tengah ancaman krisis global, Indonesia justru menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat produksi dan cadangan pangannya.
Momentum ini dinilai sebagai peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya mencapai kemandirian pangan, tetapi juga berperan sebagai lumbung pangan dunia di masa depan.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global, justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia,” tutup Amran.
Editor : Eka Rahmawati