RADAR BOGOR - Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai lembaga baru menghadirkan sejumlah tantangan mendasar, terutama pada aspek penguatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah.
Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui kanal Youtube TVR Parlemen, proses pengisian dan penataan tenaga kerja di kementerian ini masih menghadapi kendala, seiring dengan kebutuhan struktur organisasi yang harus segera terbentuk hingga ke tingkat daerah.
1. Tantangan SDM dalam Kementerian Baru
Baca Juga: KNPK Apresiasi Kebijakan Pembatasan Akses Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun
Sebagai instansi yang baru dibentuk, Kemenhaj belum memiliki kesiapan SDM yang merata di seluruh wilayah.
Kebutuhan tenaga kerja tidak hanya terbatas di tingkat pusat, tetapi juga mencakup daerah, mulai dari kantor wilayah hingga kabupaten dan kota.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen, distribusi, dan penempatan pegawai masih menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan agar operasional kementerian dapat berjalan optimal.
2. Desakan Koordinasi dari DPR RI
Dalam pembahasan yang melibatkan Komisi VIII DPR RI, muncul dorongan agar Kemenhaj segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Koordinasi ini dinilai penting untuk memetakan kebutuhan SDM secara rinci, termasuk jumlah, kompetensi, serta distribusi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan haji dan umrah di berbagai wilayah.
3. Penyiapan Struktur Organisasi hingga Daerah
Kemenhaj dituntut untuk segera membentuk struktur organisasi yang jelas dan operasional hingga ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kabupaten/Kota.
“Kemudian mereka (Kementerian Haji) juga harus punya struktur sampai dengan tingkat Kanwil dan tingkat kabupaten/kota,” jelas Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina Melalui kanal Youtube TVR Parlemen.
Baca Juga: Aturan Anak Usia di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Akun Medsos Resmi Berlaku Mulai Hari Ini
Struktur ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa layanan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi, mengingat cakupan layanan yang luas serta melibatkan banyak pemangku kepentingan di daerah.
4. Perbedaan Kebutuhan di Setiap Wilayah
Laporan tersebut juga menekankan bahwa kebutuhan struktur organisasi tidak bersifat seragam di seluruh daerah. Beberapa wilayah dengan jumlah jamaah yang besar kemungkinan membutuhkan unit atau bidang khusus yang menangani pembinaan haji dan umrah.
Baca Juga: Berakhir 31 Maret, Batas Usulan Formasi CASN 2026 Kabarnya Bakal Diundur, Cek Alasannya
Sementara itu, di daerah dengan beban kerja yang lebih kecil, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh tenaga fungsional tanpa harus membentuk struktur yang kompleks.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyesuaian berbasis kebutuhan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan organisasi Kemenhaj.***
Editor : Eli Kustiyawati