SPMB Jabar: Saatnya Menata Perencanaan yang Lebih Kolaboratif
RADAR BOGOR - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali memunculkan berbagai dinamika yang mengingatkan kita pada persoalan-persoalan yang juga pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sederhana, mengapa tantangan yang hampir serupa masih kembali terjadi?
Tentu, penyelenggaraan SPMB bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengelola kebutuhan pendidikan jutaan peserta didik dengan berbagai regulasi yang terus berkembang merupakan tugas besar yang memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, serta komunikasi yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam SPMB Jabar adalah perubahan kebijakan mengenai jumlah murid dalam satu rombongan belajar. Pada awalnya, melalui surat edaran disampaikan bahwa jumlah murid per rombongan belajar mengacu pada ketentuan kementerian, yaitu 36 murid.
Baca Juga: Punyak Jejak Sejarah Kerajaan, Berikut 3 Tempat Wisata Terbaik di Kediri yang Wajib Dikunjungi
Namun dalam pelaksanaan SPMB Tahap II, masyarakat kemudian mendapati kuota yang berubah menjadi 46 murid per rombongan belajar.
Perubahan kebijakan di tengah proses tentu dapat menimbulkan kebingungan bagi sekolah, orang tua, maupun calon murid baru. Konsistensi kebijakan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap proses penerimaan murid baru.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menghadirkan program kerja sama dengan SMA dan SMK swasta sebagai salah satu alternatif agar seluruh anak di Jawa Barat memperoleh kesempatan bersekolah. Gagasan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya ikhtiar untuk memperluas akses pendidikan.
Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan. Tidak sedikit sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama, tetapi hingga memasuki Tahun Ajaran 2026/2027 masih mengalami kesulitan memperoleh jumlah murid baruyang memadai.
Artinya, tujuan baik dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan.
Di sisi lain, muncul pula aplikasi CADAS yang disiapkan untuk mengantisipasi apabila kuota sekolah negeri belum terpenuhi. Dari sudut pandang sekolah swasta, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan ekosistem pendidikan. Sekolah negeri memang harus mendapatkan layanan yang optimal, tetapi keberlangsungan sekolah swasta juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Jawa Barat.
Situasi yang paling menyita perhatian terjadi pada hari-hari awal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Di sejumlah sekolah swasta, terdapat murid baru yang telah melakukan daftar ulang, mengikuti MPLS, bahkan mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah, kemudian mengundurkan diri karena mendapat panggilan dari sekolah negeri.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
