
RADAR BOGOR - Kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri, turut menyentuh persoalan kesejahteraan guru.
Pemerintah memastikan, sumber pembiayaan gaji guru di sekolah negeri akan dibedakan berdasarkan status kepegawaiannya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan, guru berstatus PNS digaji oleh pemerintah pusat.
Sementara, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan mendapatkan gaji dari pemerintah pusat pada waktunya.
Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti usai mengikuti rapat terbatas mengenai penerapan pendidikan negeri gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Gaji Guru Non-ASN Bisa Diambil dari Dana BOS
Untuk guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, pemerintah menyiapkan skema pembayaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Abdul Mu'ti menjelaskan, sebagian dana BOS dapat digunakan untuk membiayai gaji guru non-ASN.
Besarannya mencapai maksimal 20 persen dari dana BOS sesuai ketentuan penggunaannya.
“Kalau guru PNS digaji oleh pusat dan nanti guru PPPK juga pada waktunya akan digaji oleh pusat. Guru non-ASN yang mengajar di negeri dapat dibayar dari dana BOS,” kata Abdul Mu'ti.
Menurut dia, alokasi tersebut menjadi salah satu bagian dari dukungan pemerintah agar operasional sekolah negeri tetap berjalan sekaligus memberikan perhatian terhadap guru non-ASN.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




