IPB Stakeholder Forum 2026, Pemerintah Dorong Cadangan Pangan hingga Tingkat Desa
RADAR BOGOR - Penguatan kemandirian pangan nasional tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Pemerintah juga mendorong penguatan cadangan pangan hingga tingkat desa, pemangkasan rantai distribusi, serta pemanfaatan riset dan teknologi untuk menghadapi tantangan pangan di tengah ketidakpastian global.
Hal tersebut terungkap dalam IPB Stakeholder Forum 2026 yang digelar IPB University di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Rabu, 4 November 2026.
Kegiatan ini menjadi forum refleksi arah kebijakan sekaligus wadah kolaborasi strategis IPB University dengan berbagai mitra dari industri, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, mengatakan kemandirian pangan merupakan keharusan di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim ekstrem, dan kebijakan pembatasan ekspor dari sejumlah negara produsen pangan.
Menurutnya, ketergantungan terhadap impor berisiko besar ketika pasokan global terganggu. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus membangun cadangan pangan yang tersebar hingga daerah.
Hanif menegaskan, cadangan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada pemerintah pusat maupun Perum Bulog. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa juga perlu memiliki cadangan pangan untuk menghadapi kondisi darurat, terutama ketika bencana melanda.
“Cadangan pangan ini harus hadir tidak hanya di tingkat nasional, tetapi benar-benar sampai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan cadangan pangan di tingkat desa sangat penting karena wilayah tersebut menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan kondisi darurat ketika bencana terjadi. Terlebih, ancaman bencana hidrometeorologi semakin meningkat seiring perubahan iklim.
Hanif juga memaparkan sejumlah capaian sektor pangan nasional. Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen.
Pemerintah juga mencatat penurunan alokasi impor beras hingga 94,22 persen dan jagung sebesar 30,51 persen sepanjang periode 2024-2029. Menurut Hanif, Indonesia tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi umum maupun jagung untuk pakan ternak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
