RADAR BOGOR - Nama M Habibi Zaenal Arifin resmi dipecat sebagai Ketua KPU Kota Bogor usai terlibat dalam kasus gratifikasi pada Pilkada 2024.
Jabatan Ketua KPU Kota Bogor itu pun kini diemban oleh Dede Juhendi sebagai Plt, tetapi ia memastikan jabatan tersebut tidak akan berlarut lama.
"Biasanya ada yang lama dan ada yang segera kami milih yang bersegera untuk mencari ketua KPU definitifnya," ujar Plt. Ketua KPU Kota Bogor Dede Juhendi kepada wartawan, Selasa, 10 Februari 2026.
Namun Dede menuturkan semua ada proses yang mesti dilalui, pertama DKPP akan memberikan salinan putusan persidangan yang menjerat Habibi ke KPU RI.
Setelah itu, KPU RI akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan lembaran putusan tersebut akan dikirim ke KPU Kota Bogor.
"Kalau putusan DKPP kemarin meyebutkan proses tersebut berlangsung selama 7 hari, kemudian KPU RI akan memberikan salinan suratnya ke kami," jelas Dede.
Surat putusan KPU RI itu akan membuka rapat pleno KPU Kota Bogor, pembahasan rapatnya mencari sosok yang tepat Calon Ketua KPU Kota Bogor deifinitif.
"Iya begitu kami terima surat putusan dari KPU RI kami akan rapat internal dulu, kemudian hasil rapat atau nama yang keluar kami ajukan lagi," jelasnya.
Penetapan atau pengesahan Ketua KPU Kota Bogor definitif disebut Dede berada dalam kewenangan KPU RI dan ia tidak mengetahui pasti rentan waktunya.
"Karena kami hanya mengajukan namanya saja, untuk waktu dari pengajuan sampai pada penetapan itu kewenangannya KPU RI," beber Dede, Selasa, 10 Februari 2026.
Penetapan Ketua KPU Kota Bogor ini dipandang penting sebab masih ada kepentingan strategis lembaga kepemiluan yang mesti dilaksanakan.(bay)
Editor : Eka Rahmawati