RADAR BOGOR - Sejumlah siswa terus mendapatkan dana bantuan pemerintah dalam Program Indonesia Pintar (PIP), untuk menekan angka putus sekolah.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan, bahwa birokrasi dan kendala teknis dana bantuan pada PIP masih menjadi batu sandungan bagi banyak siswa penerima manfaat.
Hasil pengecekan terbaru yang dipublikasikan kanal YouTube Gue Rahman memperlihatkan hal serupa, yakni siswa sudah masuk daftar nominasi penerima dana bantuan PIP, tetapi pencairan kerap tertunda, rekening bermasalah, atau bahkan data tidak ditemukan.
Baca Juga: Kemensos Update Pencairan Bansos September 2025: BPNT Rp600 Ribu Mulai Masuk Rekening, PKH Tahap 3 Menunggu, PIP Rp1,8 Juta Cair
Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah PIP benar-benar telah menjawab kebutuhan mendesak keluarga miskin, atau justru menambah kerumitan administrasi?
Kasus Rehan Firdaus, pelajar SMK asal Jawa Barat, memperlihatkan ketidakefisienan sistem.
Nama dia muncul setiap tahun, tapi aktivasi rekening menjadi masalah yang berulang.
Bahkan, ketika masih SMP, ia kehilangan hak atas dana bantuan karena rekening tidak diaktivasi tepat waktu.
Baca Juga: Kabar Gembira! Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 September 2025 Sudah Masuk ke Rekening KPM Bertahap
Dana yang seharusnya membantu justru kembali ke kas negara, mencerminkan lemahnya sistem pendampingan di tingkat sekolah.
Tidak jauh berbeda, Muhammad Nurwan, siswa SMA di Jawa Barat, baru menerima bantuan sebulan lebih setelah aktivasi rekening.
Untuk keluarga miskin, sebulan bisa menjadi waktu yang sangat menentukan bagi keberlangsungan pendidikan anak.
Lebih rumit lagi, Rizki Eka Putra dari Kalimantan Selatan gagal diverifikasi karena NISN yang tidak sesuai.
Baca Juga: Mahasiswa IPB University Gelar Aksi Damai di Kampus, Diisi Doa Bersama dan Serukan Solidaritas
Padahal, kesalahan input data seharusnya bisa diminimalisir jika sistem pusat dan sekolah memiliki koordinasi yang lebih baik.
Di sisi lain, siswa seperti Dastan Alvarizki dari Aceh dan Ibnu Alkhattab dari Banten menunjukkan pola positif.
Mereka berhasil melewati tahap aktivasi, dan kini tinggal menunggu pencairan.
Namun, fakta bahwa pencairan bisa berbeda-beda waktunya menimbulkan ketidakpastian yang membingungkan banyak keluarga penerima.
Baca Juga: Gaji dan Tunjangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sebesar Rp8,1 Juta Minta Dihapus, Ini Respon Bappeda Jabar
Permasalahan-permasalahan ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.
Sebuah program dengan anggaran triliunan rupiah akan kehilangan legitimasi jika distribusinya tidak transparan, lamban, dan rawan salah data.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar sampai ke tangan siswa yang berhak bukan sekadar tercatat di atas kertas.