RADAR BOGOR – Harapan para penerima manfaat untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT pada awal Oktober 2025 tampaknya belum sepenuhnya terwujud.
Hal tersebut lantaran informasi terbaru hasil pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 9 Oktober 2025 yang seluruhnya masih kosong. Proses pengecekan beberapa kartu dari berbagai tahun penerbitan mulai dari 2017 hingga 2021.
Setiap kartu mewakili komponen penerima yang berbeda, antara lain PKH Lansia, SD, SMP, dan SMA.
Berdasarkan hasil cetakan struk yang diperlihatkan, tidak satu pun kartu menunjukkan adanya saldo masuk. Semua catatan saldo tercetak dengan keterangan serupa, yaitu saldo kosong atau belum ada dana masuk.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Resmi Cair! Ini Daftar Wilayah, Nominal, dan Cara Cek Saldo KKS Tanpa ke ATM, Ada yang Dapat Sampai Rp1,2 Juta
Beberapa pelanggan dan penonton dari berbagai daerah turut melaporkan kondisi serupa, yakni saldo yang masih nihil meskipun sudah memasuki pekan kedua Oktober.
Adapun kabar mengenai “penebalan saldo” atau tambahan pencairan bansos yang sempat ramai di media sosial belum dapat dibuktikan secara nyata di wilayahnya.
Informasi tersebut mungkin benar di sebagian daerah lain, tetapi belum berlaku secara menyeluruh.
Hasil pengecekan ini sekaligus menegaskan bahwa pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2025 masih berlangsung bertahap dan bergantung pada jadwal masing-masing wilayah.
Baca Juga: Tanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Soal Gerakan Rereongan Sapoe Seribu, DPRD Kabupaten Bogor Minta Pemkab Kaji Dulu
Hal yang lebih penting adalah melakukan pengecekan resmi melalui ATM Himbara, e-Warong, atau petugas desa setempat agar masyarakat tidak mudah termakan isu palsu.
Belum ada keterangan resmi terbaru dari Kementerian Sosial terkait jadwal pencairan tahap 4. Namun pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa penyaluran dana bansos akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Oktober 2025, dengan prioritas bagi keluarga penerima manfaat aktif berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).