RADAR BOGOR - Di penghujung tahun 2025, suasana linimasa media sosial terasa tidak biasa.
Tidak ada gelombang keluhan, tidak ramai tangkapan layar saldo masuk, bahkan grup-grup informasi bantuan sosial (Bansos) tampak lebih tenang dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Banyak masyarakat bertanya-tanya, apakah penyaluran bansos benar-benar berhenti menjelang pergantian tahun?
Faktanya, penyaluran bantuan sosial masih berlangsung aktif, bahkan memasuki fase krusial penyelesaian tahap akhir.
Kementerian Sosial memastikan berbagai program bansos reguler tetap berjalan hingga 30 dan 31 Desember 2025, meski tanpa hiruk pikuk di dunia maya.
Berdasarkan jadwal resmi Kemensos, akhir Desember menjadi batas akhir penyaluran beberapa bantuan utama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Oktober–Desember, serta Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS).
BLTS sendiri ditargetkan rampung sebelum tahun berganti, dengan cakupan penerima yang diperluas secara signifikan.
Yang menarik, jumlah penerima BLTS meningkat dari 18 juta menjadi sekitar 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Info Bansos.
Peningkatan ini dilakukan setelah proses verifikasi cepat agar bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan.
Di tengah suasana libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) justru melakukan peninjauan langsung penyaluran bansos.
Pada 29 Desember 2025, ia mendatangi Kantor Pos Kebon Rejo, Surabaya, Jawa Timur, untuk memastikan BLTS tahap akhir benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Didampingi jajaran PT Pos Indonesia, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak berhenti bekerja hanya karena libur panjang.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan melalui aplikasi Cek Bansos dan Command Center Kemensos guna mencegah penyimpangan.
Kisah penerima bansos pun bermunculan.
Seorang lansia berusia 72 tahun mengaku bantuan yang diterima sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
Bagi kelompok lanjut usia, bansos bukan sekadar angka, melainkan penopang hidup di masa sulit.
Untuk BPNT tahap 4, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp600.000 per KPM untuk tiga bulan terakhir tahun 2025.
Sementara itu, PKH tahap 4 diberikan sesuai komponen keluarga, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia.
Nominal PKH bervariasi, mulai dari Rp900.000 hingga Rp2 juta untuk anak sekolah per tahap, dan hingga Rp2,4 juta per tahun untuk lansia.
Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, maupun PT Pos Indonesia.
Masyarakat diimbau segera mengecek saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mutasi rekening, karena batas pencairan akhir tahun jatuh pada 31 Desember 2025.
Bagi KPM yang telah lolos verifikasi namun belum menerima bantuan hingga akhir 2025, pemerintah membuka peluang pencairan susulan pada awal Januari 2026.
Baca Juga: APBN 2025 Diklaim On Track, Menkeu Purbaya Pantau Hingga Detik Terakhir Tutup Tahun
Kendala teknis, keterlambatan distribusi, atau wilayah terpencil menjadi alasan utama penyaluran tidak serentak.
Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) masih memberikan kelonggaran waktu pencairan hingga 31 Januari 2026, khususnya bagi siswa yang belum mengaktifkan rekening.
Dengan berakhirnya 2025, satu hal menjadi jelas, meski tak ramai di media sosial, bansos tetap mengalir.
Dan bagi jutaan keluarga, Bansos yang “sunyi” ini justru menjadi penutup tahun yang penuh harapan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim