RADAR BOGOR - Perkembangan pertama yang perlu dicermati oleh KPM adalah status pencairan bansos BPNT susulan untuk alokasi Oktober hingga Desember.
Di tengah beredarnya isu bahwa dana bansos BPNT senilai Rp600.000 sudah masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera KPM lama, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.
Dilansir dari kanal Cek Bansos, hingga awal Januari 2026, pendamping sosial maupun bank penyalur seperti BSI, Mandiri, BRI, dan BNI belum melakukan proses pencairan dana bansos BPNT tersebut ke KPM.
Memang, pada sebagian data penerima sudah muncul keterangan Standing Instruction di sistem SIKS-NG, namun status ini menandakan kesiapan administrasi, bukan berarti dana telah ditransfer ke rekening.
Pengecekan saldo yang dilakukan oleh sejumlah KPM juga masih menunjukkan hasil kosong, sehingga masyarakat diimbau untuk menahan diri dan menunggu pemberitahuan resmi agar tidak mengalami kekecewaan berulang.
Di sisi lain, terdapat kabar yang jauh lebih menenangkan terkait keberlanjutan bantuan pangan di tahun anggaran 2026.
Pemerintah memastikan bahwa program penebalan bantuan non-tunai tetap dilanjutkan dengan fokus utama pada bantuan pangan berupa beras.
Kebijakan ini menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan rumah tangga dan stabilitas konsumsi masyarakat menengah ke bawah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan total 720.000 ton beras yang dialokasikan selama empat bulan.
Jika dihitung secara proporsional, setiap keluarga penerima akan memperoleh total 40 kilogram beras, atau setara dengan 10 kilogram per bulan selama periode penyaluran.
Selain itu, Bulog juga mendapat mandat menyalurkan sekitar 1,5 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dalam bentuk gerakan pangan murah, yang bertujuan menekan gejolak harga di pasaran sekaligus memperkuat akses pangan masyarakat luas.
Meski demikian, hingga kini pemerintah belum merilis secara rinci bulan pelaksanaan penyaluran bantuan beras tersebut.
Kepastian yang dapat dipegang adalah bahwa program penebalan ini sudah masuk dalam perencanaan tahun 2026, sehingga masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari instansi terkait dan tidak terpancing isu yang belum jelas sumbernya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga