RADAR BOGOR – Memasuki awal Januari 2026, penyaluran bantuan sosial (bansos) susulan untuk periode akhir 2025 mulai menunjukkan perkembangan nyata.
Dua jenis bantuan yang paling banyak dipantau adalah PKH susulan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima haknya pada akhir tahun lalu, serta BPNT tahap 4 untuk alokasi bulan Oktober hingga Desember 2025.
Di sejumlah daerah, status kepesertaan telah berubah menjadi SI atau Standing Instruction, yang menandakan bahwa proses verifikasi telah rampung dan dana berada dalam tahap pengiriman ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
1. Pergerakan Saldo dan Bukti Pencairan
Dilansir dari kanal Kabar Bansos, indikasi pencairan terlihat dari adanya transaksi penarikan saldo pada kartu bantuan penerima.
Untuk PKH susulan, nominal yang masuk disesuaikan dengan komponen keluarga, terutama komponen pendidikan.
Pencairan yang terpantau mencerminkan akumulasi bantuan anak sekolah tingkat SMP dan SMA.
Sementara itu, BPNT tahap 4 menunjukkan pencairan dengan nilai enam ratus ribu rupiah, yang merupakan gabungan bantuan selama tiga bulan, dengan sisa saldo kecil yang masih tersimpan di kartu.
2. Bank Penyalur Bansos
Distribusi bansos tahap ini melibatkan bank-bank Himbara yang selama ini menjadi penyalur utama.
Pergerakan saldo paling banyak terpantau pada kartu dari BRI dan BNI. Selain itu, terdapat peluang penyaluran melalui Mandiri dan BSI, tergantung hasil pemadanan data dan wilayah tempat KPM terdaftar.
3. Penyebab Bantuan Tidak Cair di Tahun 2026
Tidak semua KPM menerima bantuan secara bersamaan karena adanya penyaringan data yang semakin ketat.
Bantuan berpotensi tertunda atau tidak cair apabila penerima terindikasi memiliki cicilan keuangan, kepemilikan aset bernilai tinggi, atau saldo tabungan yang dianggap mencukupi.
Faktor lain yang menjadi perhatian adalah status kepesertaan asuransi tertentu, kepemilikan kendaraan dengan pajak tinggi, keterlibatan dalam aktivitas gim daring terlarang, serta status pekerjaan tetap dengan penghasilan mapan.
Selain itu, KPM yang masuk kelompok kesejahteraan menengah ke atas juga berisiko tidak lagi menerima bantuan lanjutan.
4. Imbauan dan Saran bagi Keluarga Penerima Manfaat
KPM disarankan untuk melakukan pengecekan saldo secara berkala, namun tidak berlebihan agar sistem tetap stabil.
Pemantauan status kepesertaan sebaiknya dilakukan melalui pendamping sosial di wilayah masing-masing atau melalui laman resmi pengecekan bantuan.
Selain itu, kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan perlu ditingkatkan, khususnya terhadap pesan atau tautan yang meminta data pribadi dengan alasan percepatan pencairan.***
Editor : Eli Kustiyawati