RADAR BOGOR - Tahun 2026 terbuka peluang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial (bansos) dengan nilai total yang cukup besar.
Dalam satu tahun, sebuah keluarga bisa memperoleh akumulasi bantuan hingga Rp14,45 juta apabila memenuhi syarat dan memiliki komponen penerima yang lengkap.
Jumlah tersebut bukan berasal dari satu jenis bantuan saja, melainkan gabungan dari beberapa program yang saling melengkapi, sehingga penting bagi pemilik KTP dan KK untuk memahami kriteria, struktur bantuan, serta cara memastikan data mereka tercatat dengan benar.
Dikutip dari kanal Klik Bansos, bahwa nilai Rp14,45 juta merupakan akumulasi bantuan yang dihitung selama satu tahun penuh, bukan pencairan sekaligus dalam satu waktu.
Angka ini bisa dicapai oleh satu keluarga penerima manfaat apabila di dalam satu KK terdapat beberapa komponen kesejahteraan yang diakui, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, hingga anggota keluarga lanjut usia atau penyandang disabilitas berat. Semakin lengkap komponen yang dimiliki, semakin besar total bantuan yang dapat diterima.
Agar dapat masuk dalam kategori penerima, data kependudukan harus tercatat dalam DTSN atau basis data sosial ekonomi terpadu yang digunakan pada 2026.
Data ini merupakan hasil penggabungan dan pemutakhiran dari berbagai sumber pendataan sebelumnya, sehingga akurasi dan kesesuaian informasi menjadi kunci utama.
Pemilik KTP dan KK harus memastikan bahwa identitas kependudukan mereka sudah sinkron, mulai dari NIK, nama lengkap, hingga alamat yang tercatat, tanpa perbedaan antara dokumen kependudukan dan sistem pendataan sosial.
Ciri-Ciri Pemilik KTP dan KK yang Berpeluang Menerima Bansos
Keluarga yang berpeluang menerima bantuan adalah mereka yang datanya aktif dan valid dalam sistem pendataan sosial, tidak memiliki anggota keluarga dengan status aparatur negara atau profesi tertentu yang dikecualikan, serta tidak terdeteksi memiliki penghasilan di atas upah minimum provinsi berdasarkan pencocokan data ketenagakerjaan.
Selain itu, dalam satu KK harus terdapat komponen kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran bantuan, seperti ibu hamil, anak usia 0–6 tahun, anak sekolah jenjang dasar hingga menengah, lansia di atas 60 tahun, atau penyandang disabilitas berat.
Kontribusi terbesar dalam total Rp14,4 juta berasal dari bantuan berbasis komponen keluarga. Untuk satu tahun, ibu hamil atau nifas mendapatkan alokasi Rp3.000.000, anak usia dini atau balita Rp3.000.000, anak jenjang SMP Rp1.500.000, dan anak jenjang SMA Rp2.000.000.
Apabila dalam satu keluarga terdapat kombinasi maksimal dari empat komponen tersebut, total bantuan dari skema ini dapat mencapai Rp9.500.000 dalam setahun.
Tambahan Bantuan Sembako atau BPNT
Selain bantuan berbasis komponen keluarga, terdapat bantuan pangan yang disalurkan secara rutin setiap bulan. Nilainya sebesar Rp200.000 per bulan dan jika diterima selama 12 bulan penuh, totalnya mencapai Rp2.400.000 dalam satu tahun.
Bantuan ini berfungsi sebagai penopang kebutuhan dasar keluarga agar pengeluaran harian dapat lebih terbantu.
Bagi keluarga yang memiliki anak sekolah, terdapat tambahan bantuan pendidikan yang nilainya tidak kecil. Anak jenjang SMP mendapatkan Rp750.000 per tahun, sedangkan anak jenjang SMA memperoleh Rp1.800.000 per tahun.
Jika dalam satu KK terdapat kedua jenjang tersebut, total bantuan pendidikan yang diterima mencapai Rp2.550.000 selama satu tahun.
Total Akumulasi Bantuan yang Bisa Diterima
Apabila seluruh komponen terpenuhi, maka perhitungan total bantuan menjadi Rp9.500.000 dari bantuan keluarga, Rp2.400.000 dari bantuan pangan, dan Rp2.550.000 dari bantuan pendidikan.
Jika dijumlahkan, total keseluruhan yang bisa diterima satu keluarga dalam satu tahun mencapai Rp14.450.000. Nilai ini menunjukkan bahwa validitas data dan kelengkapan komponen keluarga sangat menentukan besarnya bantuan yang diterima.
Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi pengecekan bansos atau dengan mendatangi operator desa dan pendamping setempat untuk memastikan data di sistem pendataan sosial sudah sesuai.
Untuk bantuan pendidikan, pengecekan dapat dilakukan melalui laman SiPintar sesuai jenjang sekolah anak.
Langkah pengecekan ini penting agar keluarga dapat mengetahui haknya sekaligus segera melakukan perbaikan data apabila masih ditemukan ketidaksesuaian.
Editor : Eka Rahmawati