RADAR BOGOR - Pemerintah mengumumkan pembaruan kebijakan bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Sejumlah program bansos dipastikan tetap dilanjutkan, sebagian dihentikan, serta terdapat skema baru pemberdayaan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) usia produktif.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas perlindungan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.
Validasi Data Bansos Mengacu DTSEN Mulai 2026
Dilansir dari YouTube Klik Bansos, terhitung sejak Januari 2026, pemerintah sepenuhnya menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bansos.
Dengan sistem ini, proses validasi data menjadi lebih ketat.
KPM yang dalam pembaruan data dinilai sudah mampu atau memiliki penghasilan di atas ambang batas berisiko dihentikan bantuannya secara otomatis, meskipun sebelumnya sempat menerima bantuan pada tahap tertentu.
Daftar Bansos yang Resmi Dilanjutkan Tahun 2026
Berikut daftar bantuan sosial yang tetap disalurkan pemerintah sepanjang tahun 2026:
1. Bansos Atensi Yatim Piatu
Program ini tetap diberikan kepada anak yatim, piatu, maupun yatim piatu dengan nominal Rp200.000 per bulan.
Pencairan umumnya dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga total bantuan mencapai Rp600.000, disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau bank Himbara.
2. Bansos Permakanan Terintegrasi MBG
Bantuan permakanan tetap menyasar lansia tunggal usia di atas 75 tahun serta penyandang disabilitas tunggal.
Mulai 2026, program ini diintegrasikan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas asupan nutrisi.
Bantuan diberikan dalam bentuk makanan siap saji yang diantar ke rumah KPM dua kali sehari, meliputi nasi, lauk-pauk, buah, dan air mineral.
3. BLT Dana Desa 2026
BLT Dana Desa atau BLT Kemiskinan Ekstrem kembali dicairkan dengan besaran Rp300.000 per bulan.
Sasaran bantuan ini adalah warga miskin ekstrem di desa yang tidak menerima bansos lain. Mekanisme pencairan dapat berbeda di tiap daerah, baik bulanan maupun per tiga bulan.
4. Bantuan PBI Jaminan Kesehatan
Bantuan PBI Jaminan Kesehatan tetap berlanjut bagi masyarakat desil 1 hingga desil 5.
Bantuan ini bukan dalam bentuk uang, melainkan fasilitas layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit.
5. Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga SMA atau sederajat pada tahun anggaran 2026.
6. Bantuan Pangan Beras 10 Kg
Pemerintah memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan selama empat bulan, yaitu Januari hingga April 2026. Program ini menyasar sekitar 18,27 juta KPM.
7. PKH dan BPNT 2026
Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap menjadi program reguler pemerintah.
PKH menyasar sekitar 10 juta KPM, sementara BPNT menjangkau 18,3 juta KPM.
Untuk PKH tahap 1 tahun 2026, pencairan diperkirakan mundur sekitar satu bulan, karena pemerintah masih menyelesaikan penyaluran tahap 4 susulan tahun 2025.
Daftar Bansos yang Resmi Dihentikan Mulai 2026
Selain perpanjangan, pemerintah juga menghentikan beberapa bantuan favorit yang sebelumnya cair hingga Desember 2025, antara lain:
- Bantuan penebalan Rp400.000
- BLT Kesra Rp900.000
- Bantuan pangan minyak goreng 4 liter
Penghentian dilakukan karena kondisi ekonomi nasional dinilai relatif stabil.
Baca Juga: Bansos 2026 Terancam Putus? Pemegang Kartu KKS Wajib Tahu 4 Larangan Fatal Ini agar Saldo Tetap Cair
Skema Baru untuk KPM Usia Produktif di Bawah 40 Tahun
KPM PKH dan BPNT berusia 20 hingga 40 tahun akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi melalui skema baru tahun 2026.
Bantuan tidak lagi bersifat konsumtif, melainkan produktif.
Bentuk bantuan meliputi:
- Modal usaha non-tunai berupa barang atau peralatan usaha
- Nilai bantuan hingga Rp5 juta bagi peserta baru yang lolos kurasi
- Pendampingan intensif, termasuk pelatihan produksi, pengemasan, pemasaran, dan pengelolaan keuangan usaha
- Skema ini diharapkan mendorong KPM menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan secara ekonomi.
Tahun 2026 menjadi fase penting transformasi bansos di Indonesia.
Pemerintah tidak hanya melanjutkan bantuan reguler, tetapi juga memperketat validasi data serta mengalihkan fokus ke pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat usia produktif.
Masyarakat diimbau memastikan data kepesertaan selalu diperbarui agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***
Editor : Eli Kustiyawati