RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap 1 tahun 2026 melalui PT Pos Indonesia mulai berlangsung secara bertahap di berbagai daerah, dengan sejumlah wilayah seperti Sukabumi, Jawa Barat menjadi contoh lokasi yang telah lebih dulu menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
Proses distribusi ini menyasar penerima yang sebagian besar merupakan peserta baru yang untuk pertama kalinya mendapatkan bantuan pada tahap awal tahun ini.
Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan data dan kesiapan di masing-masing wilayah.
Berikut rincian lengkap terkait pencairan bansos tahap 1 tahun 2026:
1. Informasi Pencairan dan Wilayah
Melansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, penyaluran bantuan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan sistem bertahap di berbagai daerah. Sukabumi, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang telah memulai pencairan lebih awal.
Penerima bantuan yang dilayani melalui skema ini umumnya merupakan peserta baru yang masuk dalam daftar penerima tahap 1 tahun 2026. Mekanisme bertahap diterapkan agar distribusi dapat menyesuaikan kesiapan administratif dan teknis di setiap wilayah.
2. Jenis dan Nominal Bantuan
Terdapat dua jenis bantuan utama yang disalurkan, yaitu BPNT (Program Sembako) dan PKH (Program Keluarga Harapan).
Untuk BPNT, bantuan diberikan sebesar Rp600.000 yang merupakan akumulasi tiga bulan, yaitu Januari hingga Maret 2026, dengan rincian Rp200.000 per bulan.
Sementara itu, bantuan PKH memiliki nominal yang berbeda tergantung pada komponen dalam keluarga penerima. Kategori anak usia dini dan ibu hamil masing-masing menerima Rp750.000.
Untuk anak sekolah, bantuan diberikan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu Rp225.000 untuk SD, Rp375.000 untuk SMP, dan Rp500.000 untuk SMA. Selain itu, kategori lansia dan penyandang disabilitas memperoleh bantuan sebesar Rp600.000.
3. Syarat dan Kriteria Penerima
Penerima bansos wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, penerima berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam skala prioritas.
Khusus untuk PKH, penerima harus memiliki komponen tertentu seperti kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Sementara itu, BPNT lebih diprioritaskan bagi keluarga dengan kategori lansia, meskipun tidak memiliki komponen lain seperti pada PKH.
4. Cara Cek Status Kepesertaan
Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bansos melalui aplikasi atau situs resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.
Selain itu, informasi yang lebih akurat juga dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada petugas SIKS-NG di tingkat desa atau kelurahan maupun melalui Dinas Sosial setempat.
“Maka cara yang paling akurat adalah tanya langsung ke petugas SIKS yang ada di desa atau kelurahan setempat atau ke Dinas Sosial setempat,” jelas narator dalam kanal Youtube Pendamping Sosial.
Salah satu tanda bahwa bantuan sedang dalam proses pencairan adalah munculnya status SI (Standing Instruction), yang menunjukkan bahwa undangan pengambilan bantuan melalui PT Pos sedang diproses.
5. Layanan Khusus untuk Lansia dan Disabilitas
Penerima bantuan yang tidak dapat hadir langsung ke kantor pos karena faktor usia, kondisi kesehatan, atau disabilitas akan mendapatkan layanan pengantaran langsung ke rumah. Proses ini dilakukan oleh petugas PT Pos yang didampingi oleh aparat desa atau pendamping sosial.
Bagi penerima yang berhalangan hadir sesuai jadwal, disarankan untuk segera melapor kepada pendamping sosial agar bantuan tetap dapat disalurkan dan tidak terlewat.
6. Prosedur Pendaftaran DTKS
Untuk dapat menjadi penerima bansos, masyarakat harus melalui proses pendaftaran DTKS yang dilakukan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.
Data hasil musyawarah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh operator desa menggunakan aplikasi SIKS-NG. Proses ini menjadi dasar dalam penentuan kelayakan penerima bantuan.***
Editor : Eli Kustiyawati