RADAR BOGOR - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) membawa kabar segar terkait skema penyaluran bantuan sosial reguler (bansos) untuk triwulan kedua tahun 2026.
Dilansir dari YouTube Diary Bansos, Dalam keterangan terbaru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi adanya perubahan teknis pada lini masa pemutakhiran data bansos.
Hal tersebut bertujuan agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat diterima masyarakat lebih cepat.
Baca Juga: Ada 3 Syarat Wajib yang Harus Dipenuhi KPM agar Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2026 Bisa Cair
Langkah ini diambil untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat segera memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pokok dan penguatan ekonomi keluarga.
1. Bocoran Jadwal dan Mekanisme "Tarik Data" Terbaru
Pemerintah melakukan transformasi pada prosedur administrasi data kemiskinan guna memangkas waktu tunggu pencairan.
Jika sebelumnya pemutakhiran data dilakukan setiap tanggal 20, mulai April 2026 jadwal tersebut dimajukan menjadi tanggal 10. Hal ini berlaku serentak untuk siklus April, Juli, dan Oktober.
Setelah data ditarik pada 10 April, Kemensos akan memulai tahapan verifikasi rekening, penerbitan Surat Perintah Membayar (SP2D), hingga instruksi pembayaran (Standing Instruction).
Mengingat adanya proses birokrasi perbankan, hilal pencairan fisik pada kartu KKS diprediksi mulai terlihat pada pekan kedua hingga akhir April 2026.
2. Skema Penyaluran KPM Baru dan Proses Burekol
Bagi masyarakat yang baru terdaftar sebagai penerima bansos tahun ini, Kemensos menerapkan kebijakan transisi:
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Pastikan PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2026 Cair Lebih Cepat, Ini Jadwal dan Nominalnya
• Penyaluran via PT Pos: KPM baru yang belum memiliki rekening bank akan menerima bantuan sementara melalui PT Pos Indonesia.
• Proses Burekol: Pemerintah sedang menjalankan Pembukaan Rekening Kolektif (Burekol) yang memakan waktu sekitar 3 bulan.
Setelah rekening siap, penyaluran periode berikutnya akan dialihkan sepenuhnya ke bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, atau BSI).
Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data dan kearifan lokal dalam penggunaan dana bantuan sosial ini.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi penyaluran bansos dengan memajukan jadwal pemutakhiran data menjadi setiap tanggal 10 di awal triwulan. Dengan penarikan data yang lebih awal, kami memiliki ruang koordinasi yang lebih luas untuk memastikan bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 dapat segera diproses," ujar narator dalam YouTube Diary Bansos.
3. Rincian Nominal Bantuan Tahap 2
Tidak ada perubahan nilai bantuan pada tahap ini. Nominal tetap merujuk pada ketentuan reguler sebagai berikut:
• BPNT (Sembako): Rp200.000 per bulan (Total Rp600.000 per tahap).
• PKH (Berdasarkan Komponen):
• Ibu Hamil dan Balita: Rp750.000
• Siswa SMA: Rp500.000 | SMP: Rp375.000 | SD: Rp225.000
• Lansia dan Disabilitas Berat: Rp600.000
• Korban Pelanggaran HAM Berat: Rp2.700.000
4. Pantauan Penyaluran Wilayah: 7 April 2026
Per hari ini, terpantau beberapa wilayah telah memulai distribusi bantuan spesifik:
Baca Juga: 3 Ciri Program KPM yang Berpeluang Cair Bansos PKH-BPNT Tahap 2, Desil 3 dan 4 Masih Aman?
• Kota Bekasi: Penyaluran bantuan pangan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter.
• Sumatera Selatan (Kayuagung dan sekitarnya): Penjadwalan pencairan PKH dan BPNT bagi KPM baru di Kantor Pos untuk beberapa kelurahan seperti Talang Makmur, Sungai Menang, dan Sri Gading.
Pergeseran jadwal penarikan data ke tanggal 10 April merupakan sinyal positif birokrasi bansos semakin adaptif.
Baca Juga: Isu Pencoretan Penerima Bansos Menguat, Ini Nasib Desil 3 dan 4 pada Penyaluran PKH dan BPNT 2026
Masyarakat diimbau untuk mengecek status secara berkala melalui pendamping sosial masing-masing dan tetap waspada terhadap informasi yang tidak resmi.
Pastikan bansos digunakan sesuai peruntukannya untuk menjaga keberlangsungan kepesertaan di tahap selanjutnya.***
Editor : Eli Kustiyawati