RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan tetap menjaga martabat masyarakat penerima bantuan.
Pidatonya dalam sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan bahwa digitalisasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota yang tersebar di 38 provinsi.
"Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH telah berjalan di 153 Kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftaran," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Kemensos RI.
Baca Juga: Cara Sanggah Penangguhan Bansos PKH BPNT Tahap 3 karena Terindikasi Game Online Terlarang
Lebih dari 3 juta keluarga disebut telah terdaftar dalam sistem tersebut. Jumlah ini nantinya diarahkan menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia ketika implementasi nasional dilakukan.
Menurut Prabowo, digitalisasi bansos menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memangkas berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat ketika mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan.
Sebelumnya, keluarga tidak mampu disebut harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk perjalanan, mengurus dokumen, fotokopi, hingga menanggung waktu kerja yang hilang.
Baca Juga: Status Cek Bansos Masih April-Juni 2026 di Tahap 3? Ini Tiga Penyebab Bantuan Tidak Cair
Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan secara gratis. Pemerintah juga berupaya mempercepat proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan yang sebelumnya bisa membutuhkan waktu 75 hingga 200 hari.
Dengan sistem digital, pemeriksaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
Prabowo menekankan bahwa masyarakat miskin tidak seharusnya mengeluarkan biaya hanya untuk membuktikan bahwa mereka berada dalam kondisi tidak mampu.
"Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu," tegasnya.
Baca Juga: Waspada, Ini 3 Faktor Utama Penyebab Bansos Dihentikan Penyalurannya Tahun 2026
Selain itu, masyarakat juga tidak semestinya berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah.
Digitalisasi ini tidak hanya diarahkan untuk PKH. Pemerintah berencana memperluas sistem tersebut ke berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, hingga subsidi.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses program perlindungan sosial.
Baca Juga: Update Bansos Malam Ini: Cek Saldo PKH BPNT di KKS 4 Bank Penyalur dan Fakta BLT Kesra
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menceritakan pengalaman penerima manfaat dari Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah Susana, seorang buruh harian yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan mengupas bawang.
Menurut Prabowo, PKH dan Program Sembako membantu Susana dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anaknya.
Ada pula Marga Reita Roi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam kondisi sulit dan tidak pernah mengenyam pendidikan.
Baca Juga: Update Bansos Malam Ini: Cek Saldo PKH BPNT di KKS 4 Bank Penyalur dan Fakta BLT Kesra
Di usia 38 tahun, Marga masih berdagang sekaligus merawat tantenya yang telah berusia 80 tahun. Bantuan sosial berupa beras dan minyak menjadi salah satu penopang keluarganya.
Prabowo menegaskan bahwa kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat. Bantuan sosial diberikan agar masyarakat tetap dapat bekerja dan berusaha tanpa terbebani kondisi yang terlalu berat.
"Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," menjadi pesan penting dalam kebijakan perlindungan sosial yang disampaikan Presiden.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Kemensos RI