RADAR BOGOR - Memasuki pekan akhir Agustus 2026, dinamika penyaluran bansos (PKH dan BPNT Triwulan 3) menyajikan berbagai fenomena menarik di lapangan.
Selain pencairan bansos reguler yang terus bergerak masif melalui bank Himbara, publik disajikan bukti transaksi KPM yang mendapati saldo masuk hingga Rp4.190.000.
"Banyak masyarakat menduga adanya error sistem pada mesin EDC/ATM saat melihat saldo KPM bansos membengkak hingga Rp4,19 juta - Rp4,2 juta," kata narator dalam YouTube Erabaru Bansos.
Baca Juga: GAFA Perluas Aliansi ke 9 Negara, Fokus Tingkatkan Kesehatan dan Performa Atlet Perempuan
Namun, hal ini dipastikan bukan kesalahan sistem, melainkan kombinasi beberapa kondisi teknis berikut:
• Skema Penyaluran Multitahap (Rapelan): Terjadi pada KPM penerima KKS baru atau KPM yang pencairan Tahap 2 sebelumnya sempat tertunda.
Sistem mencairkan tunggakan secara akumulatif bersamaan dengan Tahap 3.
• Validasi Sistem (BPNT Murni ke PKH + BPNT): KPM yang semula hanya terdaftar sebagai penerima BPNT murni, tervalidasi oleh sistem Kementerian Sosial masuk ke dalam komponen PKH (memiliki anak balita, lansia, atau disabilitas berat).
Simulasi Akumulasi:
PKH Tahap 2 & 3 (Contoh 2 Komponen): Rp1.500.000 × 2 = Rp3.000.000
Baca Juga: Awal Pekan 24 Agustus 2026, BPNT Rp600 Ribu Cair di KKS BRI-BNI, Bagaimana Bantuan Beras 30 Kg?
BPNT Tahap 2 & 3: Rp600.000 × 2 = Rp1.200.000
Total Akumulasi Cair: Rp4.200.000
Program Indonesia Pintar (PIP): Bagi peserta didik SD, SMP, hingga SMA/SMK yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel, dana bantuan sekolah terpantau mencair secara bertahap (salah satu laporan penarikan dana mencapai Rp780.000 via Bank BNI per 23–24 Agustus 2026).
Saat ini pendamping sosial tengah melakukan verifikasi dan asesmen lapangan bagi KPM yang masuk daftar program PPSE.
Baca Juga: AS Perluas Deportasi ke Negara Ketiga, Ribuan Warga Meksiko Dipindahkan ke Guatemala
Program ini memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 untuk mendorong KPM mandiri secara ekonomi dan secara bertahap lulus (graduasi) dari kepesertaan bansos reguler.
Bagi KPM yang merasa layak menerima bantuan namun bansosnya terhenti akibat penetapan Desil tinggi (misal Desil 6 ke atas) pada DTSEN, Kementerian Sosial menyediakan menu sanggahan pada Aplikasi Cek Bansos.
Sanggahan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang di lapangan oleh pendamping sosial bekerja sama dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran bansos makin tepat sasaran.***
Editor : Mutia Tresna Syabania