RADAR BOGOR - Bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT Sembako, menjaga identitas kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) ternyata menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kelancaran pencairan bantuan sosial (bansos).
Hal ini disampaikan langsung oleh pendamping PKH, Achmad Haris Efendy dalam channel pribadinya YouTube Ach Haris Efendy, berdasarkan temuan di lapangan.
Identitas Kependudukan Bisa Terintegrasi dengan Banyak Data
Achmad Haris Efendy menjelaskan bahwa di era digital saat ini, nomor KTP maupun Kartu Keluarga sudah terintegrasi dengan berbagai sistem, termasuk sistem penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: Penyebab Bansos PKH BPNT Tidak Cair di Tahap 3 2026, Ini Penjelasannya
"Identitas kependudukan ini kan bisa terintegrasi dengan banyak data. Sekarang kita sudah bisa melacak nomor NIK, nomor KTP, itu dia punya aset apa saja dan lokasi rumahnya di mana, itu bisa terlacak hanya dengan nomor KTP," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa nomor KTP dan KK juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari membuka rekening bank, e-wallet, hingga pengajuan pinjaman daring.
"Bansos saat ini juga berbasis nomor induk ataupun nomor KTP atau nomor KK. Sehingga jika terjadi temuan-temuan secara sistem, seperti game online terlarang ataupun membeli suatu aset, itu akan terbaca dan akan berpengaruh kepada bansos yang Anda terima," ungkap Achmad Haris Efendy.
Baca Juga: Update DTKS: Ini Langkah Setelah Desil PKH Berhasil Turun Agar Bansos Bisa Cair
Kasus Identitas Disalahgunakan Orang Lain
Salah satu temuan yang cukup mengkhawatirkan di lapangan adalah adanya penerima bansos yang bahkan tidak memiliki ponsel, namun identitasnya justru digunakan oleh pihak lain untuk berbagai keperluan.
"Ada beberapa penerima bansos yang bahkan HP saja tidak punya, ternyata identitas kependudukannya sempat digunakan oleh orang lain untuk mendaftar akun bank digital, untuk pinjaman online, untuk mendaftar listrik, untuk membeli kendaraan roda empat, atau untuk membeli tanah," kata Achmad Haris Efendy.
Baca Juga: Cara Menurunkan Desil PKH via Form BPS: Syarat Lengkap dan Bisa dari Rumah
Cara Membedakan Petugas Resmi dan Modus Penipuan
Achmad Haris Efendy mengimbau masyarakat untuk lebih waspada apabila ada pihak yang mengaku sebagai petugas dan meminta data KTP maupun KK, apalagi disertai permintaan foto selfie sambil memegang KTP. Menurutnya, masyarakat berhak menanyakan kejelasan identitas petugas tersebut serta tujuan penggunaan datanya.
"Anda tanya dulu petugas apakah itu pendamping, petugas sensus, atau siapa, dan digunakan untuk apa identitasnya. Harus diperjelas dulu," tegasnya. Ia menambahkan bahwa permintaan data untuk perbaikan data kependudukan yang sifatnya rutin dari RT, RW, atau kelurahan umumnya aman. Namun, kecurigaan perlu muncul jika data diminta untuk keperluan pembelian kendaraan, pendaftaran listrik berdaya besar, pinjaman online, atau pembukaan rekening bank digital.
Baca Juga: Bansos PIP 2026 Perluas Sasaran, Siswa TK Bisa Dapat Rp450 Ribu per Tahun
Modus Penipuan Kini Menyasar Identitas, Bukan Uang
Di akhir penjelasannya, Achmad Haris Efendy mengingatkan bahwa pola penipuan saat ini sudah bergeser.
Jika dulu pelaku penipuan meminta uang secara langsung, kini yang menjadi incaran adalah data identitas warga.
Baca Juga: Ada Perubahan di Status Bansos PKH BPNT SIKS-NG! KPM Status SI Bisa Cek Saldo KKS Khusus di Wilayah
"Sekarang penipuan itu tidak meminta uang lagi, tapi meminta identitas. Karena dengan identitas, itu bisa dijual, bisa dimanfaatkan, bisa disalahgunakan," ujarnya. Ia berpesan agar masyarakat, khususnya penerima bansos dengan status desil 1 sampai 4, segera melapor ke RT atau RW setempat apabila menemukan pihak yang mencurigakan mengatasnamakan petugas resmi.
Dengan menjaga identitas kependudukan secara lebih hati-hati, diharapkan penyaluran bantuan PKH dan BPNT dapat tetap berjalan lancar tanpa terkendala masalah data di kemudian hari.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Ach Haris Efendy