RADAR BOGOR - Penyaluran bansos cadangan pangan beras alokasi 30 kg (10 kg per bulan) dilaporkan telah hampir terealisasi 100% di berbagai wilayah..
Dilansir dari YouTube Pendamping Sosial, menyikapi dampak kondisi kemarau dan potensi gagal panen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memperkirakan keberlanjutan program bantuan pangan ini hingga akhir tahun 2026.
Di samping kabar perpanjangan bansos beras, masyarakat juga diimbau untuk menyikapi secara bijak berbagai isu seputar bantuan tunai tambahan serta perubahan data desil kependudukan.
Baca Juga: Legitnya Durian Matahari asal Bogor, Varietas Lama yang Masih Menarik
Pemerintah terus mengupayakan penguatan ketahanan pangan bagi puluhan juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia:
• Bansos Beras Oktober–Desember 2026: Program bantuan pangan beras 10 kg/bulan berpeluang besar dilanjutkan untuk alokasi triwulan IV (Oktober, November, dan Desember 2026) dengan total penyaluran 30 kg per KPM.
• Status BLTS Kesra Rp900.000: Isu mengenai penambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra Rp900 Ribu hingga saat ini, belum memiliki regulasi atau instruksi resmi dari pemerintah.
Masyarakat diminta tidak mudah tergiur informasi yang belum terverifikasi.
Banyak KPM yang berada di desil rendah (Desil 1–2) mengeluhkan bansos tidak kunjung cair.
Baca Juga: Klasemen MotoGP 2026 Usai San Marino: Marc Marquez Rebut Posisi Puncak dari Jorge Martin
Berdasarkan pendataan lapangan, salah satu penyebab utamanya adalah data terindikasi exclude akibat aktivitas game online terlarang.
Walaupun pengurus KPM tidak pernah bermain game online terlarang, transaksi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga (suami atau anak) dalam satu KK tetap dapat menyebabkan sistem pusat memblokir bantuan sosial.
KPM yang merasa tidak pernah terlibat wajib segera mendatangi Pendamping Sosial, Kantor Desa/Kelurahan, atau Dinas Sosial setempat untuk mengajukan proses sanggahan/klarifikasi data. Jika dibiarkan, status kepesertaan dapat dinonaktifkan secara permanen.
Perubahan tingkat desil (misalnya dari Desil 3 naik ke Desil 5) terjadi secara sistematis melalui integrasi data nasional (cross-check NIK), bukan atas kehendak pihak desa/kelurahan:
Baca Juga: Apa Sebab Bansos PKH BPNT Tidak Cair Tiap Triwulanan? Kemensos Buka Jalur Sanggah
• Pembelian Kendaraan / Aset : Pembelian motor/mobil baru menggunakan NIK KTP terdeteksi otomatis oleh sistem.
• Kepemilikan Properti & Tanah : Transaksi jual-beli rumah atau pembaruan sertifikat tanah terhubung dengan data kependudukan.
• Daya Listrik & Penghasilan: Penggunaan daya listrik kategori tinggi serta pendapatan di atas UMK memicu penyesuaian desil.
Bagi KPM yang mengalami kendala pencairan bansos, selalu koordinasikan status NIK dan Kartu Keluarga Anda bersama petugas sosial resmi di wilayah masing-masing untuk memastikan keaktifan data dalam DTKS/DTSEN.***
Editor : Mutia Tresna Syabania