RADAR BOGOR - Penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu menjaga keamanan data kependudukan, menghindari transaksi game online terlarang, serta memastikan informasi daya listrik sesuai kondisi sebenarnya. Ketiga hal tersebut perlu diperhatikan dalam evaluasi kelayakan penerima bansos tahap 4 periode Oktober-Desember 2026 dan penyaluran berikutnya.
Melansir dari kanal Youtube Ach Haris Efendy pada Selasa, 20 Oktober 2026, pemutakhiran data digital memungkinkan informasi kependudukan dan kondisi ekonomi keluarga digunakan dalam proses penentuan sasaran bantuan. Meski demikian, kendala pencairan tidak selalu disebabkan oleh satu faktor, sehingga KPM perlu memeriksa status kepesertaan melalui saluran resmi.
Baca Juga: Mobil Tembus 300.000 Km, Masih Aman Pakai Oli 0W-20? Ini Cara Menentukannya
1. Lindungi Data KTP dan KK Seluruh Anggota Keluarga
KPM perlu menjaga KTP dan Kartu Keluarga (KK) milik seluruh anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak. Jangan sembarangan memberikan foto atau data identitas kepada orang lain tanpa mengetahui tujuan penggunaannya.
Data kependudukan berisiko disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online, pendaftaran kendaraan atau aset, hingga pemasangan listrik berdaya besar. Jika data tersebut terhubung dengan NIK dan digunakan dalam penilaian kesejahteraan, ketidaksesuaian informasi dapat memengaruhi proses verifikasi kelayakan bansos.
Apabila dokumen diperlukan untuk verifikasi, pastikan permintaan berasal dari petugas berwenang. Jika identitas digunakan tanpa izin, KPM perlu melaporkannya kepada instansi terkait untuk pemeriksaan dan perbaikan data.
Baca Juga: Pertamax atau Pertalite, Mana yang Bagus untuk Motor?
2. Hindari Transaksi Game Online Terlarang
Transaksi game online terlarang menjadi salah satu hal yang perlu dihindari penerima bansos. Pengawasan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama instansi terkait dapat membantu mengidentifikasi rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas tersebut.
Indikasi transaksi terlarang dapat memengaruhi proses evaluasi kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, KPM perlu menjaga penggunaan rekening dan memastikan tidak ada aktivitas keuangan yang melanggar aturan.
Jika bantuan terhenti karena dugaan kesalahan identifikasi transaksi, penerima perlu meminta klarifikasi dan mengikuti mekanisme sanggah yang tersedia. Jangan langsung menutup rekening sebelum mengetahui penyebab masalah dan prosedur penyelesaiannya.
Baca Juga: KMP Batumandi Terbakar di Merak Banten, Tim SAR masih Pendataan
3. Periksa Data Daya Listrik Rumah Tangga
Informasi daya listrik juga dapat menjadi salah satu indikator dalam penilaian kondisi ekonomi keluarga. Rumah tangga dengan daya 450 VA atau 900 VA umumnya menggunakan kapasitas listrik kecil, sedangkan daya 2.200 VA atau lebih perlu diperiksa kesesuaiannya dengan data kesejahteraan.
Namun, kapasitas listrik bukan satu-satunya penentu kelayakan bansos. Penilaian tetap perlu mengacu pada kriteria program dan hasil verifikasi data.
Masalah bisa muncul ketika NIK seseorang tercatat dalam pemasangan listrik berkapasitas tinggi di lokasi lain akibat penggunaan data identitas tanpa sepengetahuannya. Akibatnya, informasi yang terhubung dengan NIK berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Demo di Tugu Kujang Bogor, Mahasiswa Sampaikan Kritikan hingga Aksi Bakar Ban
KPM yang mengalami masalah tersebut perlu memeriksa data pelanggan listrik dan melaporkan ketidaksesuaian kepada penyedia layanan listrik serta instansi terkait.
Cara Memeriksa Status Bansos PKH dan BPNT Tahap 4
KPM dapat mengecek data kepesertaan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos serta mengonfirmasi kendala kepada pendamping sosial atau operator berwenang.
Penyaluran PKH dan BPNT tahap 4 periode Oktober-Desember 2026 juga perlu dibedakan dari pencairan susulan tahap sebelumnya. Perubahan status administrasi tidak otomatis berarti dana sudah masuk ke rekening, sehingga saldo KKS perlu diperiksa secara terpisah.
Baca Juga: Aki Motor Matic Warga Bogor Tekor tetapi Tidak Bisa Diengkol? Ini Penyebabnya
Dengan menjaga keamanan identitas, menghindari transaksi game online terlarang, dan memastikan data listrik sesuai kondisi sebenarnya, KPM dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian data. Jika bantuan terkendala, pemeriksaan dan klarifikasi resmi tetap diperlukan untuk mengetahui penyebabnya.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : YouTube Ach Haris Efendy