RADAR BOGOR - Ada segunung masalah klasik di Kabupaten Bogor yang belum dapat diselesaikan, sehingga masyarakat belum terlayani dengan maksimal.
Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, problem klasik namun mendasar yang harus dihadapi Pemkab Bogor adalah luasnya wilayah.
Selain itu, kata kata Asep Wahyuwijaya, padatnya penduduk yang kemudian tercermin dalam kompleksitasnya persoalan sementara di sisi lain keberadaan ruang fiskal atau anggaran pembangunannya tidak seimbang (minim) dibandingkan dengan problem yang dihadapinya.
"Tak sederhana dan tak mudah. Akibat dari minimnya anggaran, tarik-tarikan persoalan klasik selalu saja mengemuka," tegas Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 tersebut.
Lebih lanjut ia mengatakan, bangunan ruang kelas yang ambruk, pasien yang masih harus antre karena kesulitan mendapatkan bangsal atau kamar tidur pun masih belum diselesaikan dengan baik.
Terlebih, infrastruktur jalan yang rusak dan gelap saat di malam hari karena minimnya fasilitas penerangan membuat keselamatan warga semakin terancam.
Bahkan, sambung Asep Wahyuwijaya, pembangunan irigasi tertier untuk para petani nyaris tak tersentuh pemerintah. Akibatnya, hasil bumi yang seharusnya menjadi andalan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maupun penggarap lahan.
Apalagi, masih banyak disejumlah kawasan terdapat serakan sampah yang tak terjamah sehingga menimbulkan masalah lain termasuk wabah penyakit.
"Mirisnya lagi, fasilitasi para pelaku UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah) yang nyaris seperti kehilangan induk. Bahkan, cenderung auto pilot," tutur pria yang aktif di ICMI tersebut.
Belum lagi kalau bicara minimnya fasilitas bagi kaum muda dalam mengembangkan daya kreasi dan inovasinya. Padahal, mereka adalah generasi penerus bangsa yang kreativitasnya harus terus diasah dan tersalurkan dengan berbagai hal positif.
"Ironisnya lagi, kondisinya bertambah parah saat fungsi pelayanan administrasi publik yang menjadi cermin birokrasinya pun seolah tampak kedodoroan dan tak kunjung prima," kata Asep Wahyuwijaya.
Akibat dari segunung permasalah tersebut, karena kompleksnya masalah pembangunan di Kabupaten Bogor, belum optimalnya kualitas birokrasi yang ada serta masih minimnya anggaran pembangunan yang tersedia, maka kejelian dalam melakukan penentuan skala prioritas pembangunan menjadi amat penting untuk dimiliki pemimpin Kabupaten Bogor ke depannya.
Reformasi Birokrasi
Ikhtiar untuk melakukan reformasi birokrasi adalah upaya yang tidak boleh berhenti.
Asep Wahyuwijaya menegaskan, reformasi birokrasi di Kabupaten Bogor adalah langkah penting dalam melahirkan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bersih.
"Semua itu sejalan dengan tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Asep Wahyuwijaya menuturkan, struktur organisasi yang efisien serta ramping dengan penyesuaian tugas dan fungsi berlandaskan kebutuhan yang riil, karena selama ini birokratis yang panjang dapat menghambat pelayanan.
Yang harus menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
"Kenyataan di lapangan, saat ini banyak para pejabat daerah maupun kepala dinas justru sangat sulit ditemui apalagi dihubungi masyarakat bahkan saat jam kerja sekalipun," paparnya.
Catatan penting lainnya, rekrutmen ASN alias aparatur sipil negara yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Ya, kompetensi para abdi negara tersebut harus terus dikembangkan dengan cara pendidikan hingga pelatihan yang berkelanjutan bukan sekadar seremoni.
"Sistem kinerja ASN harus berbasis kinerja serta merit sistem. Termasuk, penataan remunerasi yang adil dan wajar berdasarkan kinerja dan kompetensi," paparnya.
Yang pasti, kata Asep Wahyuwijaya, penerapan standar pelayanan publik harus terukur, akuntabel dan jelas jangan mencla-mencle.
"Prosedur dan persyaratan pelayanan publik wajib disederhanakan, jika untuk kebaikan dan kepuasan masyarakat jangan dibuat berbeli-belit," katanya.
Sistem akuntabilitas dan pengawasan kinerja birokrasi harus dikuatkan, jangan malah dibalik masyarakat yang melayani birokrat.
"Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan kinerja birokrasi wajib ditingkatkan. Intinya, penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan," papar pria asli Bogor tersebut.
Dengan dynamic government atau pemerintahan dinamis yang menuntut tingkat kecakapan etik yang maksimal.
Keahlian saja tak cukup, tapi karakter yang tanggap, inovatif dan responsif pun amat penting.
"Saya kira ini soal moral melayani dan menjalankan mesin pemerintahan yang penting untuk disadari oleh para birokrat. Jangan menganggap masyarakat bodoh dan mudah dibohongi adalah hal mendasar yang harus disadari juga agar masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya," pungkas Asep Wahyuwijaya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim