RADAR BOGOR - Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menyebut, Taman Simpang Ciawi merupakan kewenangan Kementerian PUPR.
Meski pembangunan Taman Simpang Ciawi menggunakan APBD Kabupaten Bogor, namun kata dia, lahannya merupakan aset milik Direktorat Jendral Bina Marga.
"Karena tanah itu punya PUPR, kita waktu 2023 punya inisiatif untuk menata taman Simpang Ciawi itu, setelah selesai, kita serahkan sebagai hibah bangunan ke KemenPUPR dan asetnya dicatat oleh mereka," ucapnya saat dihubungi Radar Bogor, Rabu (19/6).
Dijelaskannya, tujuan Pemkab Bogor membangun taman tersebut lantaran pihaknya memiliki Indeks Kinerja Utama (IKU) dalam membangun sejumlah taman di pusat-pusat kota.
Di Simpang Ciawi sendiri, Teuku Mulya mengakui adanya masalah kepemilikan lahan sehingga terjadi miss komunikasi antara Pemkab Bogor dengan Ditjen Bina Marga.
"Sekarang ketika sudah dibangun, ternyata KemenPUPR masuk juga membangun semacam pagar, karena itu dianggap sebagai aset mereka," jelasnya.
Sementara lanjut dia, Pemkab Bogor tidak bisa mengintervensi anggaran perawatan Taman Simpang Ciawi.
Sebab, lagi-lagi terbentur dengan kewenangan lantaran taman itu aset milik KemenPUPR.
Namun demikian, pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan KemenPUPR terkait pemanfaatan taman tersebut.
Dia juga menyayangkan taman tersebut pada akhirnya ditutup setelah dibangun dengan APBD Kabupaten Bogor senilai Rp 301 juta.
"Ini kan jadi problem di masyarakat, mereka melihat taman itu jadi kacau dan sebagainya, dan menyalahkan pemerintah daerah. Padahal itu aset KemenPUPR," tukasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga