RADAR BOGOR - Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, berencana menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi kepala desa. Pelatihan rencananya digelar di Bali.
Pelatihan dilakukan karena sudah ada beberapa kecamatan yang berangkat untuk pelatihan kepala desa di luar kota, seperti Desa Jonggol ke Lombok dan Desa Dramaga ke Bali.
"Kenapa tidak Apdesi yang akomodir untuk latihan kepala desa ini ketimbang masing-masing, coba kita akomodir tetapi tidak paksaan, yang mau ikut pelatihan silahkan yang tidak mau juga silahkan," ungkap Ketua Apdesi Abdul Aziz.
Bukan tanpa sebab itu dilakukan, karena, kata Aziz agar pelatihan bisa dapat secara serentak dibandingkan harus menggelar pelatihan masing - masing.
"Sebenarnya Bali itu tawaran mereka dari pihak ketiga dan belum diputuskan. Jadi menindaklanjuti surat masuk yang kami dapatkan, karena satu hal di kabupaten lain pun datang ke Kabupaten Bogor nah kenapa tidak Kabupaten Bogor," jelasnya.
Ketika ditanyakan soal biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp15 juta tiap kepala desa, Aziz menganggap hal itu wajar karena sesuai kebutuhan selama pelatihan.
"Ini kita bicara anggap saja kalau jadi Bali, ongkos pesawat pulang pergi, kita selama tiga hari kalau terhitung lumayan juga," katanya.
Begitupun, Aziz mengaku bahwa anggaran yang digunakan bersumber dari anggaran Bagian Hasil Pendapatan dan Pajak Daerah (BHPRD) desa masing-masing.
"Pakai BHPRD, tidak pakai dana desa, dana Samisade tidak boleh, karena disitu kan kalau bicara bumi dan pajakan yang ngatur kepala desa, ada itu untuk pelatihan-pelatihan," tegasnya.
Bahkan, selain kepala desa yang akan mengadakan pelatihan, jajaran struktural desa pun akan sama melakukan pelatihan seperti Sekretaris Desa (Sekdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam waktu dekat.
"Kalau untuk Sekdes dan BPD itu September, tanggal 10 sampai 13 di Bandung, kalau untuk kepala desa belum," ujarnya.
Walaupun pelatihan sama dengan anggaran yang sama, sejumlah Rp15 Juta, lokasi kota tempat pelatihan yang berbeda.
"Di Bandung pun sama anggaranya sewa hotel, dan lain lain, atribut baju memang kalau bicara anggaran besar setelah diuraikan bisa dibaca juga," tutupnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik LS Vinus, Yusfitriadi mengatakan bahwa, sebaiknya Apdesi tidak usah melaksanakan kegiatan pelatihan itu di Bali.
"Udahlah Apdesi jangan macam-macam, jangan nyari gara-gara di tengah tengah kondisi kesulitan ekonomi dan desa sedang disorot, kepala desa acak-acakan ini pelatihan di Bali pula," tegasnya.
Karena, kata dia, hal ini kontra produktif dengan kondisi masyarakat, spirit kesederhanaan kemudian juga spirit berbagai macam kasus yang ada di desa.
Sehingga, kata dia, Apdesi tak usah macam-macam untuk mengadakan pelatihan di Bali, lebih baik digagalkan rencana tersebut.
"Pelatihannya amat sangat penting menurut saya, tapi apakah emang ga ada tempat di Bogor yang bisa dijadikan tempat pelatihan. Perasaan banyak banget. Bagiku acara pelatihan di Bali itu hanya pelesiran dengan menggunakan BHPRD," paparnya.
Yus meminta masyarakat Kabupaten Bogor agar lebih mengontrol kegiatan yang saat ini akan dilakukan oleh para kepala desa.
Bahkan, Yus menduga pelatihan itu juga bisa dijadikan sarana politik bagi kepentingan kandidat bupati dan wakil bupati menjelang pilkada.
Sehingga, Yus menuturkan, pelatihan memang sangat penting bagi kepala desa itupun jika pelatihan yang memang produktif.
Seperti peningkatan kapasitas, tata kelola anggaran desa, pelatihan akuntabilitas, metodologi data berbasis desa serta penataan bumdes agar lebih produktif.
"Saya pikir kalau akan ada pelatihan, pelatihannya amat sangat penting bagi kepala desa tapi pelatihan yang benar-benar produktif, latihan yang benar-benar punya isi, latihan yang memang butuh," imbuhnya.
Sebab itu, Yus mengharapkan baiknya pelatihan itu dilaksanakan masih di wilayah Kabupaten Bogor yang memang bisa langsung menjadi representatif wisata.
"Saya pikir cukup di Kabupaten Bogor juga amat sangat banyak tempat yang representatif kalau hanya sekedar pelatihan terlebih menggunakan duit pajak yang dikelola oleh negara. saya pikir sudah tidak benar agenda Apdesi," tandasnya. (cr2)
Editor : Yosep Awaludin