RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan pertemuan dengan Bupati, Sekda, dan OPD Kabupaten Cirebon.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu OPD Kabupaten Cirebon mengungkapkan, tidak mendapat bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat.
"Khusus infrastruktur jalan, 2025 kita tidak sama sekali mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan provinsi," tuturnya.
Dedi Mulyadi mengatakan, bantuan untuk seluruh kabupaten dan kota di tahun 2025 ditunda.
"Kenapa kita tunda dulu? Karena kita ingin melakukan evaluasi dan yang paling utama kita ingin menyelesaikan yang provinsi dulu yang menjadi kewajiban kita," jelasnya.
Gubernur Jawa Barat menerangkan, saat ini ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Baca Juga: PPATK Blokir Sementara Rekening Dormant, BRI Pastikan Dana Nasabah Tetap Aman
"Karena selama ini bantuan gubernur ini, bantuan keuangannya tidak berkeadilan. Ada yang dapat ratus-ratus, ada yang kabupatennya nol enggak kebagian," pungkasnya.
Sehingga, Dedi Mulyadi melanjutkan, ingin melakukan evaluasi dan menyusun model yang tepat.
"Kemudian lagi dibuat model apa yang akan dilakukan agar tidak menimbulkan problem," tambahnya.
Gubernur Jawa Barat menyebutkan, Kabupaten Cirebon memiliki masalah berdasarkan hasil audit.
"Juga berproblem dari 19 miliar hasil auditnya saya lihat, yang dikerjakannya cuman Rp9 miliaar, Rp11 miliar hilang,' tuturnya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, tidak ingin peristiwa tersebut berulang.
"Nah, saya tidak mau lagi terjadi peristiwa itu yang mengakibatkan korban. korbannya adalah kepala dinasnya gitu loh, Pak," tegasnya.
Baca Juga: Mengenal Dongeng Peri Gigi, Inovasi Cerdas Puskesmas Kemang Menjaga Kesehatan Gigi Anak
Gubernur Jawa Barat menekankan, bantuan keuangan sudah tidak ada kaitan dengan perosalan serupa.
"Dengan urusan yang seperti itu yang membebani para kepala dinasnya. Terima uang tapi harus terima resiko kan capek, Pak," tandas Dedi Mulyadi.
Editor : Siti Dewi Yanti