Bongkar Alasan Pengalihan Dana Hibah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ngaku Saat Jadi Bupati Berulang Kali Purwakarta Tak Dapat Bantuan dari Provinsi

RADAR BOGOR - Berbagai fakta diungkap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terutama terkait bantuan dana hibah. 

"Dari hasil identifikasi Anda dan tim itu, dana-dana hibah itu kalau boleh dipicture apa yang kita sudah capai dengan itu," tanya Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal.

"Ya ukurannya kan enggak bisa diukur," jawab Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Baca Juga: P2K2 PKH: Strategi Terstruktur Bantu Penerima Bansos Mengelola Keuangan, Kesehatan, dan Mengembangkan Potensi Diri

"Iya, makanya siapa yang menerima, kemudian mereka melakukan apa dan kemudian ada apa hasilnya kan kita bisa lihat," ujar Akbar Faizal.

Menurut Dedi Mulyadi, yang menerima ada lembaga yang resmi, ada lembaga yang fiktif.

"Pidana dong," tanya Akbar Faizal kepada pria yang biasa disapa KDM tersebut.

Baca Juga: Menginap di Villa Zein 4 Puncak Bogor, Surga Liburan dengan Fasilitas Lengkap dan Harga Terjangkau Cocok untuk Staycation Bareng Keluarga

"Ya harusnya," ucap Dedi Mulyadi di dalam YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, penerima dana hibah ada yang resmi, lembaganya ada tapi dari yang resmi lembagaannya, ada yang 100 persen bisa dipertanggungjawabkan, ada yang hanya 70 persen, ada yang 50 persen, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya selalu mengatakan bahwa hibah-hibah tersebut didapat karena akses politik dan kekuasaan.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Serukan Reformasi Rekrutmen Kedokteran, Menuju Tenaga Medis Berintegritas dan Profesional

"Karena akses politik dan akses kekuasaan, maka yang mendapatnya itu mereka yang punya akses politik dan yang punya akses kekuasaan sehingga jatuhnya pada itu-itu juga, tempatnya itu-itu juga," papar KDM.

Sedangkan, kata Gubernur Jawa Barat, mereka yang tidak punya akses politik dan tidak punya akses kekuasaan tidak mendapat dana hibah.

"Saya kan ngalamin jadi bupati dulu pernah dinol-in bantuannya dan itu berulang," jelas Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Wapres Gibran Tinjau Pasar Flamboyan Pontianak, Fokus Stabilitas Harga dan Digitalisasi

"Ketika saya tidak jadi bupati pun, pernah nol juga tuh daerah Purwakarta itu tidak dapat," sambung KDM.

Artinya, papar Gubernur Jawa Barat, tidak dapat hibah bantuan keuangan seperti orang lain, hanya mandatori saja yang dapat.

"Dari catatan yang kami terima, dengan langkah-langkah Anda ini termasuk pada lembaga-lembaga yang tadi itu, Anda dihajar kiri kanan itu termasuk dari kekuatan politik itu, bagaimana Anda bereaksi dari situasi itu?," tanya Akbar Faizal.

Baca Juga: Alasan Gubernur Jawa Barat Tak Pernah Pergi ke Luar Negeri, Dedi Mulyadi: Saya Muter Setiap Waktu

Dedi Mulyadi menjelaskan, dirinya tidak bereaksi apapun dan nikmatin saja seluruh prasangka, praduga dan tuduhan misalnya dirinya tidak akhlakul karimah, berbuat kezaliman.

"Kenapa? Karena bagi saya, akhlakul karimah itu justru terwujud dalam sistem pengelolaan anggaran yang baik," papar KDM.

Gubernur Jawa Barat menuturkan, anggaran tersebut harus bermanfaat bagi kepentingan publik, bisa menolong orang-orang miskin bisa sekolah, bisa berobat dengan baik di rumah sakit, bisa mendapat layanan hukum, bisa rumahnya mendapat perbaikan, infrastruktur jalannya dibentuk, air bersihnya mengalir, listriknya menyala, transportasi publiknya terbangun.

Baca Juga: Nulam Campsite, Destinasi Glamping Kekinian di Tanjungsari Bogor dengan Nuansa ala Ubud Bali

"Bagi saya itulah akhlakul karimah. Tetapi kalau walaupun atas nama akhlakul karimah kemuliaan dana diterima tidak bisa dipertanggungjawabkan, digunakan pada hal yang tidak semestinya menurut saya tidak akhlakul karimah," papar KDM.

"Nah, ini kan ada mindset pemahaman agama yang harus mulai diarahkan pada substansi bahwa agama itu tugas utama orang yang menjalankan nilai-nilai agama kan berbuat adil," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)

Editor : Lucky Lukman Nul Hakim