RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti mekanisme penanganan keluhan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menurutnya masih belum berjalan efektif.
Hal itu disampaikan KDM (sapaan Dedi Mulyadi) saat menerima langsung sejumlah orang tua siswa yang menyampaikan keluhan terkait proses penerimaan peserta didik di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, persoalan yang muncul dalam proses pendaftaran sekolah seharusnya dapat diselesaikan di tingkat sekolah tanpa harus dibawa hingga ke pemerintah provinsi.
Baca Juga: Kidzooona Paris Van Java Playground Bandung, Tempat Bermain Seru di Mall untuk Liburan Bareng Anak
"Tempat pengaduan seharusnya ada di sekolah masing-masing. Jangan sampai persoalan pendaftaran siswa ke satu sekolah harus dibawa sampai ke gubernur," ujar KDM.
Dedi Mulyadi: Sekolah Harus Menjadi Garda Terdepan Pelayanan Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi mengungkapkan, keprihatinannya karena masih banyak orang tua yang harus datang langsung ke Kantor Disdik Provinsi untuk mencari kepastian mengenai status penerimaan anak mereka.
Menurut KDM, sistem pelayanan pendidikan harus dibangun lebih dekat dengan masyarakat agar proses penyelesaian masalah berlangsung cepat dan efisien.
Dedi Mulyadi menyontohkan, apabila sekolah mengalami kesulitan menjelaskan persoalan teknis yang berkaitan dengan sistem pendaftaran, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dapat dilakukan secara daring melalui telekonferensi atau video call.
Dengan cara tersebut, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil seleksi atau status pendaftaran anak mereka.
Jangan Sampai SPMB Menjadi Persoalan Politik
Gubernur Jawa Barat itu juga mengingatkan, persoalan administratif dalam SPMB jangan sampai berkembang menjadi isu politik yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menurut KDM, sebagian besar proses pendaftaran berjalan lancar dan hanya sebagian kecil yang membutuhkan penanganan khusus.
Dedi Mulyadi menyebut, jumlah pendaftar SPMB di Jawa Barat mencapai ratusan ribu siswa.
Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang mengajukan keberatan atau keluhan.
Karena itu, ia menilai penyelesaian masalah harus dilakukan secara cepat di tingkat paling dekat dengan masyarakat agar tidak berkembang menjadi perdebatan yang tidak perlu.
Pendaftaran Sekolah Jangan Dibuat Menegangkan seperti Seleksi Taruna
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi kembali menegaskan pandangannya mengenai hak pendidikan bagi seluruh warga negara.
KDM menilai, proses penerimaan siswa baru tidak seharusnya menimbulkan kecemasan berlebihan bagi orang tua maupun calon peserta didik.
Baca Juga: Cuaca Panas Ekstrem Picu Kebakaran Ilalang di Sindangsari Kota Bogor
"Saya tidak ingin pendaftaran siswa ke sekolah terasa seperti seleksi masuk taruna yang membuat semua orang tegang. Intinya sederhana, negara wajib menyiapkan pendidikan untuk rakyat," tegas Dedi Mulyadi.
Menurut KDM, apabila daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, pemerintah harus mencari solusi melalui penambahan ruang kelas, optimalisasi fasilitas pendidikan yang ada, maupun kerja sama dengan sekolah swasta.
Jika Sekolah Negeri Penuh, Swasta Harus Menjadi Solusi
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Ia menegaskan, sekolah swasta dapat menjadi bagian dari solusi apabila kapasitas sekolah negeri sudah penuh.
Bahkan, menurutnya, bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, pemerintah harus hadir dengan memberikan dukungan pembiayaan sehingga siswa tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.
"Kalau sekolah negeri tidak cukup, ada sekolah swasta. Kalau masyarakat tidak mampu membayar, pemerintah harus membantu. Yang penting anak-anak tetap bisa sekolah," katanya.
Dedi Mulyadi Dorong Sistem Pelayanan Pendidikan yang Lebih Dekat dengan Masyarakat
Melalui evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini, Dedi Mulyadi berharap mekanisme pengaduan dapat diperbaiki sehingga masyarakat cukup mendapatkan pelayanan di tingkat sekolah atau wilayah masing-masing.
Menurut Gubernur Jawa Barat tersebut, pendekatan yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat akan menciptakan rasa tenang bagi orang tua sekaligus mempercepat penyelesaian setiap persoalan yang muncul dalam proses penerimaan siswa baru.
Baginya, tujuan utama pendidikan bukan sekadar menjalankan prosedur administrasi, melainkan memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh kesempatan belajar yang layak dan merata. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim