RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima kunjungan jajaran Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan dan menyampaikan terkait pembangunan khususnya infrastruktur.
Dedi Mulyadi menjelaskan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sedang gencar memfokuskan pada pembangunan infrastruktur.
"Hari ini kita memfokuskan pembangunan infrastruktur, fokus penanganan jalan, fokus di penerangan jalan, pengelolaan sumber daya air (SDA)," ujar Dedi Mulyadi di hadapan para anggota Komisi V DPR RI.
Meski demikian, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur gubernur yang kerap disapa KDM itu mengungkapkan anggaran justri semakin mengalami penurunan.
"Alokasi pembiayaan APBD-nya pada saat saya sebelum jadi gubernur Rp37 triliun, setahun saya jadi gubernur Rp31 triliun tahun kedua saya jadi gubernur Rp27,5 triliun mengalami penurunan yang sangat tajam," jelas Dedi Mulyadi.
Menurutnya hal tersebut disebabkan adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
"Dari perhitungan kita itu ada Rp3,6 triliun dana DBH yang jadi hak Provinsi Jawa Barat, tetapi Provinsi Jawa Barat tetap saja dipotong dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dalam setiap tahun Rp600 miliar," bebernya.
Dedi Mulyadi mengaku sudah mengusulkan beberapa kali dengan mengirimkan surat agar dana PEN tidak dibayarkan dan kemudian dihitung sebagai piutang pemerintah pusat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, di tengah kondisi tersebut Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat jusru menaikkan anggaran infrastruktur.
Jika sebelumnya hanya Rp600 miliar kata Dedi kini naik menjadi Rp2,7 triliun pada 2025 dan kembali melonjak pada 2026 sebesar Rp4,1 triliun.
Editor : Eka Rahmawati