RADAR BOGOR – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai tidak hanya menyangkut perubahan identitas daerah, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi publik yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat.
Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor sekaligus kandidat Doktor Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Yama Sumbodo menilai, penguatan identitas budaya Sunda merupakan langkah positif selama dimaknai sebagai upaya melestarikan warisan budaya, bahasa, serta nilai-nilai lokal.
"Narasi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda perlu dikomunikasikan secara inklusif agar tidak menimbulkan persepsi eksklusivitas atau mengesampingkan keberagaman etnis yang juga menjadi bagian dari Jawa Barat," ujar Yama kepada Radar Bogor, Selasa, 7 Juli 2026.
Baca Juga: Sepi Pengunjung, Pemkab Bogor Kembali Tata Rest Area Gunung Mas Puncak
Ia menjelaskan, dari perspektif komunikasi politik, simbol dan identitas budaya memiliki kekuatan besar dalam membangun rasa memiliki dan kebanggaan kolektif masyarakat.
Namun, menurutnya, simbol tersebut juga harus dibarengi dengan strategi komunikasi publik yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa narasi tersebut menjadi instrumen pemersatu, bukan pembeda. Komunikasi publik yang baik harus menegaskan bahwa penguatan budaya lokal tetap berada dalam bingkai kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat memberikan persetujuan untuk melanjutkan usulan tersebut ke tahapan legislasi berikutnya.
Kesepakatan itu dicapai dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jawa Barat bersama budayawan dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis, 2 Juli 2026 lalu.
Selanjutnya, pembahasan usulan perubahan nama tersebut akan menunggu keputusan pimpinan DPRD Jawa Barat sebelum diproses lebih lanjut bersama pemerintah pusat. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati