RADAR BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Dedi Aroza, angkat bicara terkait maraknya aksi begal yang belakangan meresahkan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Menyikapi sayembara Gubernur Jawa Barat yang menawarkan hadiah hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam keadaan hidup, Dedi menegaskan bahwa upaya pemberantasan kejahatan tetap harus berlandaskan aturan hukum.
Menurut Dedi, meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan memang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar semangat memberantas tindak kriminal tidak sampai mendorong tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Ia menilai pemberantasan begal merupakan tanggung jawab bersama. Meski demikian, proses penindakan terhadap pelaku tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Sedangkan masyarakat dapat berkontribusi melalui pelaporan, pencegahan, serta membantu sesuai batas-batas yang diatur perundang-undangan.
"Kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghapus aksi begal yang telah menimbulkan keresahan. Namun, setiap langkah harus tetap menghormati ketentuan hukum, hak asasi manusia, dan mekanisme yang berlaku. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, sementara masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan kejadian, meningkatkan kewaspadaan, serta membantu secara proporsional sesuai aturan," ujar Dedi Aroza di Bogor, Kamis 30 Juli 2026.
Selain menyoroti aspek penegakan hukum, Dedi berpandangan bahwa maraknya aksi begal juga harus dilihat dari sisi sosial.
Menurutnya, penyelesaian persoalan kriminalitas tidak cukup hanya melalui penangkapan pelaku, tetapi juga memerlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih menyeluruh.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan lingkungan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, memperluas pendidikan karakter, serta memperhatikan pembinaan generasi muda agar berbagai faktor yang memicu tindak kriminal dapat diminimalkan sejak dini.
"Pendekatan represif memang diperlukan, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, ketahanan keluarga, hingga optimalisasi sistem keamanan lingkungan harus berjalan beriringan agar tingkat kriminalitas dapat ditekan secara berkelanjutan," katanya.
Dedi juga menekankan bahwa masyarakat Jawa Barat dikenal memiliki budaya gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi.
Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus diarahkan menjadi kekuatan positif dalam mendukung aparat menjaga keamanan, bukan justru memicu tindakan main hakim sendiri yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
Baca Juga: Ford Mustang EcoBoost Meluncur di Indonesia, Tenaga 315 HP, Irit BBM, Harga Rp1,9 Miliar
Semangat kebersamaan yang dimiliki masyarakat Jawa Barat merupakan modal sosial yang sangat berharga. Partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan tentu perlu didorong, namun harus dilakukan secara bijaksana, terukur, dan tetap menghormati proses hukum.
"Jika pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mampu bersinergi dengan baik, saya yakin kondisi Jawa Barat yang aman dan kondusif dapat terwujud tanpa mengabaikan rasa keadilan maupun kepastian hukum," pungkasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin