RADAR BOGOR – Rencana kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, mendadak batal.
Padahal, agenda tersebut sebelumnya dijadwalkan untuk menindaklanjuti persoalan lahan yang tengah melanda tiga desa di wilayah Kecamatan Sukamakmur.
Wilayah Sukamakmur yang dimaksud yakni Desa Sukawangi yang sebagian wilayahnya diklaim Kemenhut RI.
Serta Desa Sukamulya dan Sukaharga yang lahannya dijadikan agunan pihak swasta hingga terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Kondisi ini membuat ribuan warga di tiga desa resah lantaran khawatir kehilangan hak atas tanah yang mereka tempati.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Radar Bogor, alih-alih datang langsung ke Sukamakmur, Gubernur Dedy Mulyadi justru dijadwalkan bersinggah di Bale Pakuan, Kota Bogor.
Sebagai gantinya, kepala desa dari tiga wilayah terdampak dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan gubernur.
Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB, Rabu 24 September 2025. Kades Sukawangi, Sukamulya, dan Sukaharga diminta hadir membawa penjelasan terkait kondisi dan aspirasi warganya masing-masing desa.
Kepala Desa Sukawangi, Budiyanto, mengaku masyarakat sebenarnya sudah menunggu kehadiran Gubernur di lapangan.
Namun, dirinya memastikan akan tetap memenuhi panggilan ke Balai Pakuan demi memperjuangkan aspirasi warganya.
“Kami berharap ada solusi. Warga sudah resah, apalagi ini menyangkut nasib ribuan jiwa,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu 24 September 2025.
Ia menambahkan, konflik lahan di Sukamakmur ini sudah berlangsung lama tanpa kejelasan. Menurutnya, kehadiran pemerintah provinsi sangat penting untuk memberi kepastian hukum dan rasa aman kepada warga.
“Kalau hanya dibiarkan, masyarakat akan semakin bingung dan kehilangan harapan,” tegas Budiyanto.
Warga pun berharap pertemuan di Bale Pakuan siang ini bisa membawa angin segar bagi penyelesaian konflik lahan di wilayah mereka. (cr1)
Editor : Yosep Awaludin