RADAR BOGOR – Kabupaten Bogor disebut sebagai daerah dengan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan total pembangunan mencapai 9.000 hingga 10.000 unit yang tersebar di sekitar 40 titik lokasi.
Klaim tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, dalam talk show Radar Bogor bertajuk Pro dan Kontra Penghentian Izin Perumahan dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Bogor yang digelar di Graha Pena, Rabu 28 Januari 2026.
Eko menegaskan bahwa seluruh pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor mengedepankan aspek keselamatan dan mitigasi bencana.
Setiap lokasi perumahan, kata dia, telah melalui pemetaan titik-titik rawan bencana sebelum izin diterbitkan oleh pemerintah daerah.
“Yang kita jadikan acuan itu titik-titik lokasi yang rawan bencana. Sepanjang berada di luar kawasan rawan, secara prinsip tidak ada masalah dalam proses perizinan, tentu dengan mempertimbangkan pembimbingan teknis lainnya,” ujarnya, Rabu 28 Januari 2026.
Eko mengungkapkan bahwa hingga saat ini pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bogor telah berjalan di sekitar 40 titik lokasi, dengan jumlah unit mencapai 9.000 hingga 10.000 unit.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
“Kabupaten Bogor ini daerah yang paling penyumbang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia,” katanya.
Selain pembangunan perumahan bagi MBR, Pemkab Bogor juga menargetkan penyediaan hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden RI.
“Hunian tetap juga menjadi bagian dari target yang harus kita selesaikan,” jelasnya.
Di sisi lain, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga terus digenjot.
Sepanjang tahun 2025, Pemkab Bogor tercatat telah menyelesaikan sekitar 12.000 unit rumah tidak layak huni.
Sementara itu, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat pada periode sebelumnya mencapai sekitar 1.400 unit.
“Di tahun 2026 ini tetap berlanjut. Dari pemerintah pusat saja sudah menyediakan sekitar 4.000 unit untuk rumah tidak layak huni,” tutupnya.(cr1)
Editor : Alpin.