RADAR BOGOR – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat perhatian dari kalangan akademisi.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah adaptif di tengah tantangan geopolitik konflik yang terjadi di Timur Tengah. Meski demikian, penerapannya tetap perlu diimbangi dengan pengawasan yang optimal serta jaminan kualitas pelayanan publik.
Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA) sekaligus kandidat Doktor Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Yama Sumbodo, menyebut kebijakan WFH merupakan terobosan yang relevan di tengah situasi global saat ini.
"Kebijakan WFH bagi ASN di Kabupaten Bogor merupakan langkah adaptif yang patut diapresiasi, terutama dalam mendorong efisiensi dan pola kerja yang lebih fleksibel," ujar Yama kepada Radar Bogor, Jumat, 27 Maret 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, khususnya pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kunci keberhasilan kebijakan ini terletak pada pengawasan kinerja yang jelas, penguatan layanan digital, serta komunikasi publik yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi penurunan pelayanan,” tegasnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan kebijakan WFH sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan respons terhadap dinamika krisis global. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal sekaligus adaptif terhadap perubahan situasi.(Cr1)
Editor : Eka Rahmawati