RADAR BOGOR - Sektor pertanian Indonesia dinilai masih menghadapi persoalan serius dalam akses pembiayaan.
Meski menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, porsi kredit perbankan untuk sektor ini masih stagnan di kisaran 6 hingga 7 persen.
Kondisi ini dikenal sebagai agricultural finance paradox yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
Baca Juga: Cek Ciri KPM yang Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair Akhir April 2026, Status SIKS-NG Sudah Berubah
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University), Prof Dwi Rachmina, memaparkan solusi strategis melalui transformasi pembiayaan berbasis rantai nilai dalam Orasi Ilmiah Guru Besar yang digelar secara daring pada Kamis, 23 April 2026.
Dalam pemaparannya yang dikutip Radar Bogor di laman resmi IPB, ia menjelaskan, hambatan utama yang menyebabkan minimnya aliran kredit ke petani kecil adalah tingginya risiko produksi serta sistem agunan yang masih kaku.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia memperkenalkan model Value Chain-Based Agricultural Finance Transformation yang mengubah pendekatan pembiayaan dari berbasis individu menjadi berbasis hubungan ekonomi dalam ekosistem agribisnis.
Baca Juga: Harga Beras SPHP Sesuai HET, Pemerintah Batasi Pembelian Maksimal 25 Kilogram
Dwi Rachmina mengungkapkan, berdasarkan kajian empiris, pendekatan berbasis rantai nilai mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi petani hingga sekitar 30 hingga 40 persen.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pertanian.
Salah satu inovasi yang ditawarkan dalam model tersebut adalah penggunaan kontrak sebagai pengganti agunan fisik.
Ia menjelaskan, kontrak purchase guarantee dapat menjadi dasar kepercayaan bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit, karena memberikan kepastian pasar dan potensi pengembalian dana yang lebih terukur.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung transformasi pembiayaan sektor agribisnis.
Namun, ia menegaskan, penerapan teknologi harus diiringi dengan penguatan kelembagaan petani, termasuk peningkatan literasi digital di tingkat akar rumput.
Baca Juga: Program Taleus Jadi Strategi dan Andalan Pemkot Bogor Tekan Angka Stunting
Menurutnya, proses transformasi ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pendekatan bertahap yang terintegrasi.
Melalui kebijakan yang mendorong digitalisasi, inovasi instrumen keuangan, serta penguatan manajemen risiko, model ini diharapkan mampu menciptakan sistem pembiayaan pertanian yang lebih efisien dan inklusif.
Baca Juga: Nongkrong 24 Jam di Puncak, Kuwa Koffie and Space Punya Live Music dan Pagelaran Seni
Integrasi antara sistem keuangan dan rantai nilai agribisnis tersebut diyakini dapat menjadi solusi untuk memutus jebakan pembiayaan pertanian yang selama ini menghambat produktivitas petani kecil, sekaligus mendorong pembangunan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan di Indonesia. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti