RADAR BOGOR – Ratusan petani penggarap di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cigombong, menyatakan dukungan penuh terhadap proses pengukuran lahan yang tengah dilaksanakan BPN Kabupaten Bogor.
Dukungan itu diwujudkan melalui deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen mendukung penataan administrasi pertanahan serta terciptanya kepastian data dan kepastian hukum.
Para petani menilai pengukuran lahan menjadi tahapan penting dalam memastikan kejelasan batas, penguasaan, dan pemanfaatan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Salah seorang petani Salak Jaya, Jono, mengatakan proses pengukuran oleh BPN memberikan harapan bagi para petani untuk memperoleh data pertanahan yang lebih akurat dan memiliki dasar hukum yang jelas.
"Lahan yang kami kelola selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga. Karena itu, kami menyambut baik pengukuran yang dilakukan BPN agar kondisi di lapangan memiliki data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Jono, Selasa 14 Juli 2026.
Menurutnya, para petani menaruh kepercayaan kepada BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.
Baca Juga: Kapan CPNS 2026 Dibuka? BKN Beri Kabar Terbaru, Formasi Masih Dimatangkan
Karena itu, ia berharap seluruh tahapan pengukuran dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap proses ini berjalan secara profesional dan mengikuti aturan yang berlaku. Hasil pengukuran resmi nantinya akan menjadi dasar yang jelas sehingga berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara terbuka berdasarkan kondisi riil di lapangan," katanya.
Jono menambahkan, ratusan petani penggarap telah menyatakan komitmen untuk mendukung sekaligus menjaga kelancaran proses pengukuran yang sedang berlangsung.
Ia juga mengajak seluruh pihak menghormati tahapan yang dilakukan pemerintah demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
"Seluruh petani penggarap memiliki komitmen yang sama untuk mendukung kegiatan pengukuran ini. Kami berharap semua pihak dapat menghormati proses yang sedang berjalan dan bersama-sama menjaga kondusivitas agar pelaksanaannya berlangsung lancar," tuturnya.
Lebih lanjut, Jono berharap kegiatan pengukuran lahan ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut.
"Harapan kami, proses pengukuran dapat selesai dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan para petani yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari lahan tersebut," pungkasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin