RADAR BOGOR – Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bogor selama kurang lebih tiga bulan mulai memberikan dampak terhadap masyarakat, khususnya di wilayah Bogor bagian Timur.
Kekeringan tidak hanya menyulitkan warga mendapatkan air bersih, tetapi juga mulai mengancam sektor pertanian dan perkebunan.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2 Fraksi Gerindra, Beben Suhendar, mengatakan kondisi cuaca ekstrem tersebut perlu menjadi perhatian bersama.
“Memang cuaca ekstrem, di mana-mana terjadi kekeringan, termasuk juga di beberapa wilayah di Bogor bagian Timur khususnya, umumnya di Kabupaten Bogor,” ujarnya kepada Radar Bogor, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurutnya, dampak kekeringan perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan air bersih rumah tangga hingga sektor pertanian dan perkebunan.
“Saya tentu akan menginventarisir terkait masalah, kan imbas itu ke pertanian, perkebunan, termasuk juga kebutuhan rumah tangga,” ucapnya.
Beben menilai, bantuan air bersih dari pemerintah daerah memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan air. Namun, persoalan irigasi juga tidak boleh luput dari perhatian, terutama untuk menjaga keberlangsungan pertanian.
Baca Juga: Sawah di Jonggol Bogor Kekeringan, Warga Akui Sudah Terbiasa Setiap Musim Kemarau
“Kekeringan itu apakah murni dari hulu, dari sumber air, bisa saja ada sumber air yang mengalir, tapi misalnya irigasinya rusak, padahal air ada misalnya, itu juga kita akan inventarisir sesuai bidang tugas,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan pihaknya telah menerima sejumlah usulan masyarakat terkait kebutuhan air bersih. Penanganannya, kata dia, perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Ada yang sistem gravitasi, karena wilayah Jonggol agak susah kalau gravitasi, karena sumber airnya terbatas, paling wilayah Sukamakmur. Ada juga yang sumur, misalnya sumber bor dan sebagainya,” katanya.
Ia mencontohkan Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, yang sejak lama menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan kekeringan.
“Desa Weninggalih walaupun di hulunya ada Bendung Jatinunggal, tapi wilayah Weninggalih itu kering,” imbuhnya.
Selain persoalan air bersih, Beben juga menyoroti dampak kemarau terhadap petani yang mengalami gagal panen perlu didata untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Apapun petani yang gagal panen akibat kemarau, kita akan koordinasikan dengan UPT. Kita kan juga ingin tahu, jadi bahan evaluasi, bahan kebijakan dari eksekutif,” imbuhnya.
Untuk solusi jangka panjang, ia mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey.
Menurutnya, keberadaan kedua bendungan tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan kekeringan di wilayah Bogor Timur.
“Pasti imbasnya, efeknya positifnya ke wilayah. Bukan hanya untuk sektor pertanian, tenaga kerja, dan pariwisata,” imbuhnya.
Meski pembangunan bendungan tersebut berada di wilayah Cariu dan Sukamakmur, Beben menilai dampaknya akan turut dirasakan masyarakat Bogor Timur, termasuk wilayah Jonggol dan sekitarnya.
“Bagaimanapun, dua bendungan sudah harus didorong oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan tahun sekarang, tahun selanjutnya itu sudah ditargetkan, secepatnya lebih bagus bagi warga Bogor Timur,” bebernya.
Di tengah kemarau panjang, Beben juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama akibat aktivitas pembakaran.
Tak hanya pemerintah, ia juga meminta pihak swasta dan perusahaan di wilayah Bogor Timur turut berperan membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan.
“Para pengusaha, swasta, sama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi dampak kekeringan ini,” pungkasnya. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati