RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat penanganan kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian di Kecamatan Jonggol.
Berbagai langkah dilakukan Pemkab Bogor mengatasi kekeringan di Jonggol, mulai dari pendataan lahan, pemantauan kondisi tanaman, penguatan sarana pengairan hingga penyesuaian pola tanam.
Kondisi sejumlah persawahan di Jonggol Bogor yang mengalami kekeringan bahkan ditandai dengan permukaan tanah yang retak menjadi perhatian pemerintah daerah.
Baca Juga: Saldo KKS Naik Lagi! Ada Pencairan Bansos PKH BPNT Susulan hingga Rp975 Ribu September
Pemantauan dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor bersama pemerintah kecamatan, desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.
Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Entis Sutisna, mengatakan pemerintah terlebih dahulu memastikan kondisi setiap lahan sebelum menentukan langkah penanganan.
Menurutnya, sawah yang terlihat kering saat musim kemarau tidak serta-merta dapat dikategorikan mengalami gagal panen. Sebagian merupakan sawah tadah hujan yang memang belum ditanami karena tidak memiliki pasokan air yang memadai.
“Kita melakukan pendataan dan pemantauan secara langsung untuk memastikan mana lahan yang memang terdampak kekeringan dan mana yang merupakan sawah tadah hujan yang memang belum ditanami karena keterbatasan air. Jadi, penanganannya harus berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Entis.
Baca Juga: Sopir Angkot Geruduk Balai Kota Bogor, Dedie Rachim: Penataan Transportasi Tetap Mengacu Perda
Berdasarkan laporan tambah tanam, mayoritas petani melakukan penanaman sekitar Maret dan memasuki masa panen pada Juni. Setelah panen, sebagian sawah tadah hujan tidak kembali ditanami karena ketersediaan air selama musim kemarau sangat terbatas.
Berbeda dengan sawah irigasi, sawah tadah hujan sangat bergantung pada curah hujan dan umumnya tidak memiliki sumber air alternatif. Kondisi tersebut membuat penggunaan pompa juga tidak selalu menjadi solusi, terutama ketika tidak tersedia sumber air di sekitar lahan.
Karena itu, pemerintah mendorong petani untuk menyesuaikan waktu dan pola tanam dengan kondisi musim serta ketersediaan air.
Baca Juga: Resmi Dibuka di Bogor, Lenovo Exclusive Store Hadir di Plaza Jambu Dua
“Untuk sawah tadah hujan, kuncinya adalah pengaturan waktu tanam. Kita dorong petani menyesuaikan pola tanam dengan musim dan ketersediaan air, sehingga tanaman tidak memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan banyak air ketika pasokan mulai berkurang,” jelasnya.
Meski tidak seluruh lahan yang mengering mengalami gagal panen, Pemkab Bogor mencatat adanya lahan yang terdampak langsung akibat kekeringan.
Berdasarkan inventarisasi Distanhorbun yang telah dilaporkan kepada Bupati Bogor pada 30 Juli 2026, sekitar 701,30 hektare sawah tadah hujan di Kecamatan Jonggol tidak dapat ditanami akibat tidak adanya hujan.
Selain itu, sekitar 40,30 hektare sawah irigasi turut mengalami kekeringan. Kondisi tersebut dipicu oleh berkurangnya debit air serta kerusakan jaringan irigasi.
Pada periode 7–15 Juli 2026, sekitar 39,3 hektare tanaman padi tercatat berada dalam kondisi terancam gagal panen. Pemantauan lanjutan pada Agustus juga menunjukkan sekitar 38,1 hektare lahan sawah mengalami kekeringan berat hingga puso.
Baca Juga: Jelang Porprov Jawa Barat 2026, Guard Muda SMAN 5 Bogor Andalkan Tembakan 3 Angka
Entis menegaskan, pemerintah tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga menyiapkan langkah teknis berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Lahan yang masih memungkinkan mendapatkan pasokan air akan didorong untuk mendapatkan penguatan sarana pengairan. Sementara itu, petani yang lahannya tidak memiliki sumber air akan mendapat pendampingan agar dapat menyesuaikan pola tanam dan menekan risiko kerugian.
“Untuk lahan yang memang tidak memiliki sumber air, kita melakukan pendampingan agar petani dapat menyesuaikan pola tanam dan meminimalkan risiko kerugian,” katanya.
Pemkab Bogor juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan dukungan bagi petani yang benar-benar terdampak kekeringan. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek teknis pertanian, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi petani dari dampak kerugian yang lebih besar.
“Yang paling penting, petani tidak kita biarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Kita terus melakukan pendataan, pemantauan, koordinasi, dan mencari langkah penanganan yang paling memungkinkan sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga: Kabar Baik! Gaji PPPK Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dibiayai APBN Bukan Daerah
Pemkab Bogor turut mengimbau masyarakat agar tidak langsung menganggap seluruh lahan pertanian yang terlihat kering sebagai lahan gagal panen. Sebagian di antaranya merupakan sawah tadah hujan yang memang tidak ditanami sementara karena keterbatasan air.
Pemerintah memastikan kondisi lahan pertanian di Jonggol akan terus dipantau dan ditangani secara terukur dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, ketersediaan air, serta kondisi petani di lapangan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga