RADAR BOGOR - Wacana pemekaran Kabupaten Bogor bagian selatan, menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) kembali mencuat.
Kali ini, dorongan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Pengembangan Wilayah Bogor Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat IPW Bepperida, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (7/9/2026).
Dalam forum tersebut, mantan Ketua APDESI Kabupaten Bogor, Saprudin Jepri, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat asal Kecamatan Caringin, memaparkan sejumlah alasan yang menurutnya memperkuat urgensi pembentukan Kabupaten Bogor Selatan.
Baca Juga: Pencairan TPG Susulan Juli-Agustus 2026 Masih Bertahap, Cek Persentase dan Status Terbarunya
Menurut Jepri, pemekaran bukan semata-mata persoalan membentuk pemerintahan baru.
Lebih dari itu, pemisahan wilayah dinilai dapat menjadi jalan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah selatan.
Penduduk Bogor Selatan Capai Hampir 785 Ribu Jiwa
Salah satu alasan utama yang disampaikan Jepri adalah besarnya jumlah penduduk di kawasan tersebut.
Wilayah yang menjadi bagian dari rencana pemekaran meliputi Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Ciomas, dan Taman Sari.
Jika digabungkan, jumlah penduduk di kawasan itu disebut telah mendekati 785.000 jiwa.
Jepri menilai kondisi demografi tersebut sudah menjadi modal kuat bagi Bogor Selatan untuk berdiri sebagai daerah otonom.
Ia merujuk pada ketentuan yang pernah diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007, yang antara lain memuat persyaratan pembentukan daerah otonom baru.
“Dengan jumlah penduduk yang ada sekarang, wilayah selatan sudah sangat ideal untuk menjadi sebuah kabupaten. Apalagi masih ditopang berbagai potensi lain, mulai dari pariwisata, pertanian hingga infrastruktur,” kata Saprudin Jepri dalam FGD tersebut.
Puncak hingga Lido Jadi Modal Ekonomi
Bukan hanya jumlah penduduk yang menjadi pertimbangan.
Jepri juga melihat Bogor Selatan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor pariwisata.
Kawasan Puncak menjadi salah satu contoh paling menonjol.
Baca Juga: 2 Cara Cek Bansos Lewat HP, Ini Update PKH BPNT Tahap 3 September 2026
Destinasi wisata yang berada di kawasan selatan Kabupaten Bogor itu, tidak hanya dikenal wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga telah memiliki daya tarik hingga tingkat internasional.
Aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan tersebut, mulai dari hotel, resort, restoran, kafe, hingga tempat rekreasi, dinilai memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
Menurut Jepri, potensi ekonomi tersebut seharusnya juga diikuti dengan perhatian dan dukungan pemerintah yang seimbang terhadap para pelaku usaha pariwisata.
“Jangan hanya urusan pajaknya saja yang dibebankan. Feedback dari pemerintah daerah juga harus jelas, termasuk regulasi dan standar yang harus diterapkan agar pengelola memiliki acuan yang baku,” ujarnya dalam keterangannya kepada Radar Bogor.
Selain Puncak, Jepri menyoroti keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Cigombong.
Kawasan tersebut disebut memiliki luas sekitar 1.040 hektare dengan rencana pengembangan hingga sekitar 3.000 hektare.
Pengembangan KEK Lido, lanjutnya, juga diarahkan pada sektor pariwisata dan industri kreatif berstandar internasional sebagaimana ditetapkan melalui PP Nomor 69 Tahun 2021.
Caringin Punya Potensi Wisata Rafting
Potensi ekonomi Bogor Selatan tidak berhenti di Puncak dan Lido.
Kecamatan Caringin, misalnya, memiliki daya tarik tersendiri melalui wisata arung jeram atau rafting yang memanfaatkan aliran Sungai Cisadane.
Jepri menyebut terdapat sekitar 16 operator rafting yang menjalankan aktivitas wisata di kawasan tersebut.
Baca Juga: Desil Turun, Bansos PKH BPNT Bisa Cair Lagi? Ini Nasib KPM yang Sebelumnya Exclude
Ekosistem pariwisata di Caringin juga berkembang dengan hadirnya resort, vila, kafe, glamping, serta berbagai usaha penunjang lainnya.
Beragam aktivitas ekonomi tersebut, menurutnya, ikut memberikan pemasukan bagi daerah melalui pajak maupun retribusi.
Kondisi itu, menjadi salah satu alasan Jepri menilai wilayah selatan memiliki basis ekonomi yang cukup untuk menopang daerah otonom baru apabila pemekaran benar-benar direalisasikan.
Pendidikan Jadi Sorotan, SMA Negeri Dinilai Masih Kurang
Persoalan pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam dorongan pemekaran tersebut.
Salah satunya menyangkut akses pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah atas.
Jepri mengambil contoh kondisi di Kecamatan Caringin. Saat ini, kata dia, wilayah tersebut hanya memiliki satu SMA negeri yang harus menampung tingginya animo masyarakat.
Pada penerimaan siswa tahun ini, jumlah pendaftar disebut mencapai lebih dari 2.300 orang.
Namun, kuota penerimaan melalui sistem penerimaan murid baru hanya berada di kisaran 350 siswa.
Kesenjangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung tersebut, membuat banyak calon siswa tidak mendapatkan kesempatan bersekolah di SMA negeri.
Baca Juga: Polisi Tetapkan 138 Tersangka Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan, Kapolri: Bisa Bertambah
“Persoalan seperti ini terus berulang setiap tahun. Ribuan calon siswa akhirnya tidak tertampung dan menyisakan kekecewaan bagi siswa maupun orang tua,” ungkap Jepri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menambah jumlah SMA negeri di wilayah selatan.
Bahkan, menurutnya, idealnya setiap kecamatan memiliki setidaknya tiga SMA negeri untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat.
Bogor Selatan Dinilai Masih Kekurangan Rumah Sakit
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi pekerjaan rumah yang menurut Jepri perlu segera mendapat perhatian.
Saat ini, fasilitas rumah sakit milik pemerintah daerah di wilayah selatan dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.
RS KH Idham Chalid Ciawi, menjadi salah satu fasilitas utama yang menjadi tumpuan masyarakat di kawasan tersebut.
Jepri menilai, keterbatasan kapasitas ruangan maupun tenaga kesehatan membuat pelayanan kesehatan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
Keluhan mengenai keterbatasan layanan rumah sakit, menurut dia, masih kerap muncul karena tingginya kebutuhan pasien.
“Tenaga kesehatan dan ruangan juga masih kurang. Persoalan utamanya adalah jumlah rumah sakit daerah harus ditambah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan sedikitnya tiga hingga empat RSUD baru di kawasan Bogor Selatan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
PAD Besar, Bogor Selatan Dinilai Punya Modal Berdiri Sendiri
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Jepri justru melihat potensi penerimaan daerah dari wilayah selatan sebagai salah satu kekuatan utama.
Aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata, perhotelan, restoran, tempat rekreasi, hingga berbagai usaha lainnya dinilai memiliki kontribusi fiskal yang signifikan terhadap Kabupaten Bogor.
Ditambah dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jepri meyakini pembentukan daerah otonom baru bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.
Baca Juga: KPM Bansos Catat 6 Administrasi Sebelum Dana Masuk KKS, Daerah Ini Boleh Cek Saldo
Namun, ia menegaskan, berbagai potensi tersebut baru sebagian kecil dari keseluruhan kekuatan dan kebutuhan Bogor Selatan.
Menurutnya, kajian dan pembahasan mengenai masa depan wilayah selatan perlu terus dilakukan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak.
“Yang kami sampaikan ini baru sebagian kecil. Masih banyak potensi dan kebutuhan untuk pengembangan Bogor Selatan,” kata Jepri.
Ia pun menyampaikan, pesan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar pembangunan di wilayah selatan tidak lagi berjalan setengah hati.
“Kesimpulannya, maksimalkan pembangunan di wilayah selatan dengan segera. Kalau tidak, kami tetap akan memisahkan diri, karena selatan sudah siap dan layak,” pungkas Saprudin Jepri. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti