RADAR BOGOR – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi potensi bencana alam dan konflik sosial yang berkembang di sejumlah wilayah Indonesia
Apel yang dilaksanakan di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Operasi Aman Nusa I untuk penanganan konflik sosial dan Operasi Aman Nusa II yang difokuskan pada penanggulangan bencana alam.
Waastamaops Kapolri, Irjen Pol Laksana mengatakan sebanyak 5.582 personel dari Mabes Polri disiapkan untuk diperbantukan atau Bawah Kendali Operasi (BKO) ke sejumlah Polda yang membutuhkan dukungan.
"Nah ini Polri menyiapkan pasukan-pasukan ini dalam rangka mem-back up ya, saya garis bawahi dalam rangka mem-backup wilayah bagi yang memerlukan," ujar Irjen Laksana Senin, 7 September 2026.
Baca Juga: Pemkot dan KAI Teken MoU Revitalisasi Stasiun Bogor, Tambah Lift hingga Kawasan Perekonomian
Irjen Laksana menyebut sejumlah kejadian menjadi perhatian Polri, mulai dari bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Polri juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung untuk memperkuat penanganan di lapangan. Di antaranya helikopter, pesawat fixed-wing, kendaraan dapur lapangan, water treatment, mobil kesehatan, hingga personel khusus untuk pencarian dan evakuasi.
Selain itu, personel psikologi juga disiapkan untuk memberikan trauma healing kepada masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan selain bencana alam, Polri turut mencermati aktivitas sejumlah gunung api yang menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik.
Beberapa gunung yang menjadi perhatian antara lain Gunung Sinabung di Sumatera, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di NTT, serta Gunung Ibu di Halmahera.
Polda yang wilayahnya memiliki gunung api dengan aktivitas vulkanik, kata Irjen Pol Isir telah disiapkan untuk mengambil langkah penanggulangan apabila terjadi kondisi darurat.
“Polda-polda yang di mana ada gunung-gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik, itu kemudian sudah dalam kondisi yang siap siaga untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan,” katanya.
Irjen Pol Isir menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prinsip utama Polri dalam menghadapi berbagai situasi tersebut.
“Secara prinsip keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, salus populi suprema lex esto, ini menjadi salah satu prinsip dari kita,” bebernya.
Dalam apel tersebut, kesiapan personel dan peralatan juga diperiksa, mulai dari satuan tugas sosialisasi dan edukasi, SAR, hingga satuan tugas bantuan teknis.
Sementara itu Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo dalam arahannya menekankan agar seluruh penanganan bencana berorientasi pada keselamatan dan pemulihan korban.
Penanganan bencana, kata Wakapolri, harus melalui tiga tahapan utama, yakni siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.
“Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” tegasnya.
Sementara untuk penanganan konflik sosial, Wakapolri meminta jajarannya mengutamakan langkah pencegahan dan mitigasi hingga memahami akar persoalan di setiap wilayah serta membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat.
"Dalam keadaan yang membutuhkan tindakan yang lebih tegas, maka laksanakan penindakan secara terukur dan profesional dengan berpedoman pada prinsip ultimum remedium di mana penegakan hukum menjadi upaya terakhir," tandasnya. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati