RADAR BOGOR – Penutupan sejumlah usaha tambang di wilayah Bogor Barat berimbas terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bogor.
Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diperkirakan mengalami penurunan penerimaan hingga sekitar Rp150 miliar pada tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, berkurangnya penerimaan tersebut disebabkan aktivitas pertambangan yang dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Iinformasi mengenai potensi kekurangan pendapatan itu disampaikan Bupati Bogor dalam pembahasan anggaran perubahan," katanya, Rabu 16 September 2026.
Penerimaan dari pajak MBLB yang biasanya masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini tidak dapat diperoleh secara optimal akibat penutupan usaha tambang.
"Yang tentunya setiap tahun harusnya kita dapat, tapi di tahun ini karena tambangnya tutup, jadi kita kekurangan pendapatan dianggaran perubahan," jelasnya.
Baca Juga: Nostalgia AADC, Cinta dan Rangga Kembali Lewat Film Pendek Terbaru
Menurut Sastra, pajak dari sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
Dengan berhentinya aktivitas tambang, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah untuk mengantisipasi berkurangnya pendapatan dalam APBD Perubahan.
"DPRD bersama Pemkab Bogor perlu memaksimalkan sumber pendapatan lain untuk menutup kekurangan tersebut," ujarnya.
Selain itu, penyesuaian terhadap sejumlah program yang telah direncanakan juga menjadi opsi yang harus dipertimbangkan.
Ia menyebut, program yang sudah disusun berpotensi ditunda pelaksanaannya hingga 2027 apabila kemampuan pendapatan daerah tidak mencukupi.
Namun, keputusan tersebut tetap akan melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Pembahasan mengenai penyesuaian program akan dilakukan mulai dari tingkat komisi hingga Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor.
Langkah itu diperlukan untuk menghitung besaran kekurangan pendapatan sekaligus menyesuaikan kebutuhan program dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, Sastra memastikan sektor pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, tidak akan menjadi bagian dari program yang ditunda.
Baca Juga: Batas Maksimal KPM Bansos 5 Tahun, Wajib Punya M-Banking dan Penyaluran PT Pos
Ia menegaskan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada pekan ini dan pekan depan untuk menentukan program yang dapat tetap berjalan maupun kegiatan lain yang perlu disesuaikan.
Dengan demikian, penutupan usaha tambang di Bogor Barat tidak hanya berdampak terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi tantangan bagi Pemkab Bogor dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah dan keberlanjutan program pembangunan. (abl)
Editor : Yosep Awaludin