RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor terus mendorong percepatan penyediaan akses jalan alternatif dari Jalan Saleh Danasasmita, Batu Tulis, Bogor Selatan.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan Tanah Jalan Alternatif Batutulis yang digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (6/5/2025).
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, rapat ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi beberapa lembaga yang menyarankan penyiapan trase baru.
Ia menegaskan pengadaan lahan skala kecil tetap harus dilakukan secara hati-hati karena prosesnya dinilai sangat rigid secara regulasi.
“Rapat hari ini memberikan beberapa alternatif dalam skema pembebasan lahan. Kami akan tetap konsisten menjalankan langkah teknis dan administrasi secara simultan, karena masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama,” ujar Dedie kepada wartawan usai rapat.
Ia menjelaskan, pembukaan akses jalan baru ini sangat strategis, khususnya untuk masyarakat di wilayah Bogor Selatan.
Saat ini, kata dia, terdapat dua hingga tiga pemilik lahan yang sudah menyatakan kesediaannya untuk melepas lahannya.
“Kami tinggal siapkan dokumen pendukung dan dananya. Pemerintah Provinsi juga menyatakan kesediaan untuk ikut membantu. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk kontribusinya,” tambah Dedie.
Terkait target waktu, Dedie mengungkapkan proses pengadaan dan langkah teknis diupayakan bisa dilaksanakan tahun ini.
Namun untuk pemanfaatan jalan secara penuh, Pemkot masih melihat kemungkinan realisasi antara akhir tahun ini atau awal tahun depan.
“Kita realistis saja, karena tetap ada proses administrasi dan tahapan teknis yang harus dijalani,” tandasnya.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih menambahkan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan (FS).
Setelah itu, dilanjutkan dengan Detail Engineering Design (DED) yang ditarget rampung pada akhir Mei 2025.
“Setelah DED selesai, baru kita lanjut ke dokumen lingkungan seperti Amdal dan Andalalin, kemudian DPPT untuk penggunaan lahan, serta appraisal untuk nilai tanah. Semua ini menunggu DED rampung,” jelas Juniarti.
Ia menyebut, rencana pelaksanaan fisik proyek akan dilakukan pada rentang September hingga Desember 2025.
Pemkot juga akan mengajukan pendanaan melalui Inpres Daerah ke Kementerian PUPR serta menjajaki skema kolaborasi pembebasan lahan bersama Pemprov Jawa Barat.
“Dari hasil kajian tanah, memang lokasi ini tidak bisa lagi dipertahankan sebagai jalur jalan yang lama. Karena itu, kita siapkan jalur baru. Pak Gubernur juga mendorong agar proyek ini bisa dipercepat, tapi tetap harus sesuai prosedur,” pungkasnya. (uma)
Editor : Alpin.