RADAR BOGOR – Sebanyak 100 ketua atau perwakilan RT dari berbagai kelurahan di Kota Bogor mengikuti Workshop Bogorku Bersih 2025 di Paseban Sri Baduga Balai Kota Bogor pada Jumat (13/6/2025).
Kegiatan itu menjadi bagian penting dalam rangkaian pembinaan dari lomba lingkungan tahunan terbesar di Kota Bogor ini. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Workshop menghadirkan empat narasumber dari latar belakang yang beragam yakni aktivis, akademisi, pejabat pemerintah, dan praktisi serta berbagi pengalaman, strategi, hingga data dan pendekatan ilmiah yang relevan untuk diterapkan langsung oleh masyarakat di lingkungannya masing-masing.
Sesi pertama diisi oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Setiawati. Dia menjelaskan pihaknya telah mengembangkan beberapa inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Salah satunya adalah program DPS 3M atau Daerah Pemilahan Sampah Mandiri Masyarakat yang kini telah diterapkan di sejumlah wilayah.
“Di beberapa lokasi seperti di kawasan Bogor Raya, ada yang bisa menghasilkan nilai ekonomi sampai Rp20 juta per bulan dari hasil pemilahan sampah. Itu bukan sekadar program, tapi sumber kehidupan,” ungkap Setiawati.
Ia menegaskan fasilitas seperti ember pilah, komposter, atau motor roda tiga tidak sekadar diberikan. DLH akan menarik bantuan jika warga atau komunitas tidak menjalankan program secara berkelanjutan.
“Kita ingin bantu yang mau jalan bersama. Bukan sekadar seremonial,” ujar Setiawati.
Pemerintah Kota Bogor, lanjutnya, tidak lagi mendorong studi banding ke luar daerah, banyak contoh keberhasilan sudah tumbuh dari dalam kota sendiri.
"Hal itu tinggal direplikasi dan diperkuat dengan dukungan regulasi, pelatihan, dan pendampingan," jelasnya.
Sesi berikutnya adalah Prof. Dr. Hadi Susilo Arifin, Guru Besar IPB University yang menyoroti pentingnya pengelolaan pekarangan rumah dan ruang terbuka hijau permukiman. Menurut Prof Hadi ini sebagai bagian dari implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.
“Sekarang ada enam pilar pembangunan berkelanjutan: ekologi, ekonomi, sosial, budaya, spiritual, dan teknologi. Semua bisa mulai dari rumah, bahkan dari halaman sendiri,” jelas Prof Hadi.
Ia membagikan pengalaman pribadinya mengelola pekarangan seluas 100 meter persegi untuk menanam sayuran, buah, hingga bunga yang bisa dikonsumsi (edible flowers).
Menurutnya, jika satu keluarga bisa menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka itu sudah menjadi kontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan dan lingkungan.
Prof Hadi juga menyinggung persoalan ketimpangan akses ruang hijau, khususnya di permukiman organik seperti Katulampa, Pulau Geulis, dan Kedung halang. Meski lahannya terbatas, masih bisa dioptimalkan asal dirancang dengan pendekatan yang tepat.
“Skala tidak penting. Yang penting adalah kemauan,” tegasnya.
Sementara itu, Een Irawan Putra, aktivis lingkungan Kota Bogor dalam paparannya tidak hanya menyajikan teori atau ajakan moral soal kebersihan. Een juga membongkar persoalan mendasar pengelolaan sampah dari sudut pandang warga.
“Masalahnya bukan cuma tumpukan sampah, ada sistem yang gagal, dan ada kepentingan yang bermain. Bahkan kami temukan, ada orang yang dibayar untuk buang sampah di jam-jam tertentu ke titik liar,” ujar Een, sembari menayangkan dokumentasi lapangan yang pernah mereka telusuri sejak 2009.
Een menuturkan organisasinya sudah pernah mendampingi puluhan RT di Kota Bogor dan melakukan pendataan sampah dari rumah ke rumah, menghitung volume per hari, lalu mengujicobakan berbagai pendekatan, mulai dari subsidi tempat sampah hingga pemantauan CCTV.
Ia pun mengingatkan perubahan tidak bisa hanya bertumpu pada program pemerintah dan harus ada gerakan dari bawah yang nyata dan konsisten.
“Saya kasih dua pilihan ke warga: ikut sistem pemilahan, atau konflik terbuka. Karena kita semua yang akan terdampak kalau masalah ini dibiarkan,” ungkapnya tegas.
Sesi terakhir diisi Gatut Susanta, juri lomba Bogorku Bersih yang telah berkeliling dari Aceh hingga Papua untuk mempromosikan pentingnya konservasi air dan lubang resapan biopori.
Gatut mengkritik praktik formalitas dalam lomba lingkungan, terutama pembuatan lubang resapan yang tidak dipelihara.
“Banyak yang buat lubang biopori hanya untuk syarat lomba. Padahal kalau benar diterapkan, lubang itu bisa cegah banjir, memperkuat akar pohon, dan bahkan jadi ekosistem mikro untuk fauna tanah,” jelas Gatut.
Menurut Gatut lubang biopori tidak perlu terlalu dalam, sekitar 10–15 cm di mulutnya justru lebih efektif agar air hujan cepat terserap dan tidak langsung masuk ke selokan.
"Dengan pemetaan yang baik, kawasan padat penduduk pun bisa tetap memiliki sistem resapan yang berfungsi," ungka Gatut. (uma)
Editor : Eka Rahmawati